Berita

net

Bisnis

Tidak Libatkan DPR, Pemerintah Harus Batalkan Harga TDL

KAMIS, 09 JUNI 2016 | 17:22 WIB | LAPORAN:

Komisi VII DPR RI menyayangkan langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) terhadap 12 golongan mulai 1 Juni lalu. Pasalnya, keputusan itu tidak dibicarakan lebih dulu dengan parlemen.

Anggota Komisi VII Mercy Criesty Barends mengatakan, rapat terakhir antara komisi dengan PLN pada 26 April tidak ada sedikit pun menyingggung kenaikan TDL bagi 12 golongan.

"Materi pembicaraan saat itu terkait neraca ketenagalistrikan, infrastruktur dan distribusi kelistrikan. Serta perkembangan program listrik 35.000 MW," ujarnya kepada redaksi, Kamis (9/6).
 

 
Menurut Mercy, dalam rapat tersebut, direksi PLN menyampaikan perkembangan validasi data pelanggan golongan 450-900 Kwh yang masih disubsidi pemerintah, yaitu sejumlah 480.000 pelanggan. Pemerintah berniat memangkas 230.000 pelanggan dengan argumen mereka tidak seharusnya mendapatkan subsidi. Artinya, rencana pemerintah mencabut subsidi berdampak keiankan TDL bagi pelanggan 450-900 Kwh per 1 Juli mendatang.

Untuk itu, Komisi VII mendesak pemerintah menjelaskan secara komprehensif kepada publik dan DPR dasar pertimbangan kenaikan TDL terhadap 12 golongan yang mulai berlaku per 1 Juni 2016.
 
Selain juga, menolak rencana pemerintah mencabut subsidi dan menaikkan TDL bagi pelanggan golongan 450-900 Kwh. Mengingat, pelanggan kategori tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah, yang akan menambah beban ekonomi apalagi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Di saat bersamaan masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara tidak ada kebijakan yang menambah penghasilan masyarakat," kata Mercy.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum memutuskan kenaikan TDL dan memperhitungkan dampak terhadap masyarakat menengah ke bawah," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut. [wah]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya