basuki tjahaja purnama/net
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membenarkan rencananya menggusur hunian warga di Kampung Baru, Kawasan Pelabuhan dan Pelelangan Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Barat. Alasan Ahok, warga di kawasan itu sudah menerima duit kerohiman.
"Ini sekarang mau bongkar Muara Angke, ini kan yang mau dibongkar, orang yang pada 2013 sudah dapat duit (kerohiman) malah nambah bikin di laut," ulas Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (9/6).
Menurut Ahok, banyak warga pemukiman kawasan itu yang dulu pernah digusur dan diberi uang kerohiman malah kembali lagi dan mendirikan bangunan liar.
"Lalu (hunian) dia maju lagi ke laut.
Nah sekarang di Muara Angke sekarang ini sebagian besar adalah yang bongkaran 2013. Dia maju ke laut, semua ditancepin ke laut, sekarang laut begitu tinggi, bukan karena reklamasi ya," tegasnya.
Hunian warga ketika itu digusur untuk perluasan pasar pelelangan ikan di Muara Angke.
"Di situlah pertama kali kita mesti memberikan kerohiman, lalu mereka membongkar sendiri, beberapa datang ke pak Jokowi (masih gubernur DKI Jakarta) katakan fitnah, kami menggusur," ulasnya.
Kali ini lokasi yang sama akan digusur untuk pembuatan tanggul penahan air laut. Ia heran jika warga protes. Padahal, tujuan pembuatan tanggul itu akan membebaskan warga Muara Angke dari banjir rob yang selama ini jadi bencana langganan.
"Sekarang saya mau bikin tanggul, eh marah-marah. Nah tadi dia datang tuh orangnya. Ya aku jelasin ke dia. Enggak sudah bohong sama saya, orang aku kenal kok sama mereka semua 2013, aku punya videonya lengkap," jelasnya.
Menurut info yang beredar, penggusuran hunian warga di Kampung Baru, akan dilakukan dua pekan sebelum Lebaran.
"Iya kami dapat infonya akan digusur. Penggusuran dikarenakan wilayah sini kumuh dan sering terjadi banjir rob. Jadi nanti penggusuran dilakukan untuk membuat tanggul menahan air laut," kata Hesti (36), warga yang mengaku sudah 20 tahun menempati Kampung Baru, Rabu (8/6).
Ia juga akui memang kabar penggusuran itu sudah lama diperolehnya, namun hingga kini tak ada kejelasan dari Pemprov. Malah infonya warga akan diberikan ganti rugi sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga.
[wid]
