Berita

thomas lembong/net

Politik

PDIP: Pernyataan Thomas Lembong Lecehkan Pancasila!

RABU, 08 JUNI 2016 | 22:12 WIB | LAPORAN:

Menteri Perdagangan, Thomas Lembong harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya TKI dan keluarga, atas pernyataannya.

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Rabu (8/6) malam.

Lembong, dalam acara Rakernas Kadin di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak melulu ekspor barang. "Kita mesti melebarkan definisi ekspor untuk juga ekspor orang. Remitensi TKI kita selama ini USD 10 M per tahun, kalau digolongkan ke jasa ekspor maka bisa jadi ekspor terbesar ketiga di sektor non-migas."


Rieke sudah mengkonfirmasi langsung ke Lembong dalam rapat kerja yang diselenggarakan di Senayan, siang tadi. Lembong mengakuinya.

"Menteri Perdagangan, Thomas Lembong telah menganggap rakyat yang bekerja sebagai TKI tak lebih sekedar barang dagangan dalam praktek ekspor," terang Rieke.

Dia tekankan, pernyataan Lembong secara tak langsung telah menganggap rakyat yang bekerja sebagai TKI tak lebih sekedar barang dagangan dalam praktek ekspor.

"Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma berpikir tersebut jelas sesat pikir karena artinya pengiriman TKI mendorong perdagangan manusia," tekan politisi nyaring PDIP ini.

"Praktek human trafficking adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi perlawanan bersama dunia. Jika seorang menteri menyatakan hal seperti itu, maka dapat diasumsikan pemerintah melegalkan dan mendorong perdagangan manusia."

Dia mewanti-wanti Lembong, pengiriman TKI tidak dapat disamakan dengan ekspor barang. Dalam postur anggaran pun, pos remitens TKI berada pada pos berbeda dengan devisa hasil ekspor barang.

"Kalau pun terjadi pengiriman rakyat untuk bekerja di luar negeri tidak bisa dipandang sebagai semata keuntungan ekonomi layaknya ekspor impor barang," demikian Rieke Diah. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya