Berita

daniel johan/net

Politik

Daniel Johan Gugat Data Harga Daging Sapi Jokowi

SELASA, 07 JUNI 2016 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Data yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar masalah harga daging sapi diduga ngawur alias sesat.

Hal itu seperti disampaikan Dewan Pengawas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Daniel Johan, yang juga Wakil Komisi IV DPR RI.

Ia mengkritik keras permintaan Jokowi untuk menurunkan harga daging sapi di bawah Rp 80 ribu/kg sebelum Lebaran.


"Saya pertanyakan itu data dari mana yang diterima oleh Presiden Jokowi," kata Daniel.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, bila pemerintah menurunkan harga daging sapi sampai di bawah Rp 80 ribu per kilogram, pasti berdampak kepada para peternak. Dia mengkhawatirkan para peternak akan kehilangan lapangan pekerjaan karena pasti mengalami kerugian akibat harga yang diminta presiden.

"Kalau dipaksakan peternak menurunkan harga daging sapi, itu sama saja mematikan para peternak," ujarnya.

Ia juga pertanyakan data Presiden Jokowi bahwa harga daging di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura hanya di kisaran Rp 50 ribu-an per kilogram. Dikatakannya, harga daging di dua negara yang berdekatan dengan Indonesia itu juga dipatok Rp 80 ribu-an per kilogram.

"Saya sudah cek harga daging di Malaysia dan Singapura, itu harganya sama dengan Indonesia," katanya.

Menurut Daniel, jika pemerintah bisa menurunkan harga daging di bawah Rp 100 ribu saja sudah prestasi luar biasa.

Sebelumnya dalam sebuah diskusi akhir pekan lalu di bilangan Cikini Jakarta, Daniel juga menyinggung soal data yang salah ini. Dia bilang, kalau data stok pangan benar tapi masih terjadi kenaikan tak wajar, berarti perencanaan pangan ngawur.

"Bisa ngawur karena bodoh enggak tahu persoalan, tapi bisa juga korup. Misalnya, seharusnya enggak perlu impor tapi malah impor. Itu korup," tegas politisi PKB ini lagi.

Terkait itu, Daniel minta pemerintah memperbaiki data stok pangan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa lakukan perencanaan baik. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya