Berita

net

Hukum

Beri Sinyal Tolak Perppu Kebiri, Gerindra Tunjukkan Tidak Takut Sendirian

MINGGU, 05 JUNI 2016 | 23:10 WIB | LAPORAN:

Fraksi Partai Gerindra di parlemen sepertinya ingin memperlihatkan sikap tidak takut menjadi kekuatan oposisi seorang diri. Saat fraksi-fraksi lain sudah hampir pasti menerima Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, para anak buah Prabowo Subianto di DPR malah memberi sinyal akan menolaknya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa berasalan, pihaknya masih melakukan serangkaian pertimbangan sebelum memutuskan menerima atau menolak aturan yang dikenal dengan sebutan Perppu Kebiri itu. Sebab, di internal Gerindra masih ada diskusi panjang mengenai pantas tidaknya hukuman kebiri diberlakukan.

"Ada yang bilang lebih baik hukuman mati, ada yang menilai Perppu itu tidak diperlukan karena kita sedang merancang UU Penghapusan Kekekerasan Seksual. Tapi, ada juga yang mengatakan kalau itu solusi. Ini masih kami dalami," ujar anggota Komisi III itu di Jakarta, Minggu (5/6).


Desmond masih merahasiakan suara mayoritas anggota fraksinya mengenai Perppu itu. Dia ini hanya menyebut, Fraksi Gerindra masih menjadwalkan serangkaian pertemuan untuk membahas Perppu tersebut.

"Opsi mana yang dipilih, kita lihat nanti," singkatnya.

Namun, tanda-tanda Gerindra mau menolak Perppu itu sudah terlihat jelas. Desmond menyatakan, selain melakukan kajian hukum dan yuridis, pihaknya juga akan mencermati aspek politis dari Perppu tersebut. Gerindra tak mau terseret arus opini dan dukungan sejumlah kalangan terhadap Perppu tersebut.

"Kami tidak mau asal beda atau sekadar mengikuti arus opini yang sedang berkembang. Apapun sikap kami nanti, itu didasarkan pada kajian dan pertimbangan yang dalam," jelasnya.

Desmond justru menduga bahwa Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu itu hanya untuk mengejar popularitas agar dianggap sebagai pemimpin yang tegas. Kalau hal itu yang terjadi, Gerindra jelas akan menolaknya.

"Kalau Presiden sekadar mengejar popularitas, masak kami ikuti," tegasnya. [wah]  

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya