Rencana pemerintah membentuk holding BUMN energi berdampak sangat baik bagi kedaulatan energi nasional. Selain bisa meningkatkan efisiensi, juga membuat kemampuan holding lebih besar.
"Jadi, positifnya sangat banyak," kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/6) .
Menurutnya, pembentukan holding memang efisiensi jauh meningkat. Betapa tidak, karena dengan holding akan ada penyatuan infrastruktur antara Pertamina dan PGN. Selain itu, dari sisi penugasan pemerintah, dengan adanya lembaga baru nanti, tentu penugasan akan lebih sederhana dan ini pun membuat jauh lebih efisien.
"Salah satunya adalah persoalan open access. Jika selama ini selalu bermasalah, maka dengan adanya holding, persoalan itu akan selesai," ujar Komaidi.
Dari sisi investasi, Komaidi juga menilai, bahwa dengan holding maka kemampuan investasi jauh lebih besar. Karena penggabungan aset akan bisa dimonetisasi, artinya bisa menjadi agunan atau jaminan untuk penerbitan obligasi jika ingin melakukan pembiayaan.
Itu sebabnya dia tidak heran jika saham PGN mengalami rebound ketika pemerintah menggulirkan rencana pembentukan holding. Hal ini terjadi, karena para investor melihat bahwa pembentukan holding memang sangat positif. Apalagi, perencanaan itu dilakukan langsung oleh Kementerian BUMN, sehingga investor semakin mendapat jaminan dari pemerintah.
"Tren saham tersebut juga terjadi di berbagai negara. Karena penyatuan perusahaan akan menjadikan lebih efisien," lanjutnya.
Dalam konteks itulah Komaidi mengajak semua pihak untuk menyambut baik respons positif tadi. Tidak hanya pemerintah yang harus menyambut baik, namun juga Pertamina dan PGN.
Senada disampaikan pakar energi UGM Fahmy Radhi bahwa di tengah persaingan industri migas yang semakin ketat, pembentukan holding BUMN Energi di Indonesia memang menjadi mendesak. Menurutnya, pembentukan holding diyakini dapat mendorong bisnis holding BUMN energi menjadi lebih kompetitif, dapat memperkuat struktur aset dan modal, serta menjadi lebih efisien.
"Saya setuju holding energi dibentuk. Karena dalam kondisi harga minyak yang selalu menurun, ini memang perlu ditata kembali. Saya setuju, karena bisa mendorong efisiensi akan mendorong akumulasi modal, danakan lebih kompetitif. Ini memang suatu kebutuhan," kata Fahmy.
Dia juga memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pembentukan holding di semua BUMN.
"Jokowi bagus, harus diapreisasi. Harus disambut dengan baik," ujarf Fahmy.
Menurut Fahmy, holding sangat tepat sebagai langkah untuk menata tata kelola. Dan, terkait tata kelola dimaksud, Fahmy menekankan bahwa tata kelola tersebut haruslah yang memagari agar jangan sampai ada mafia migas.
Di sisi lain, Fahmy juga setuju jika Pertamina menjadi National Oil Company (NOC). Setiap negara memang seharusnya memiliki satu NOC yang keberadaannya penting sebagai representatif. Misalnya untuk melakukan tender di luar negeri, maka yang berperan adalah NOC. Begitu pula ketika akan menjual minyak atau gas ke luar negeri, maka NOC bisa berperan.
"Jadi saya setuju. Saya sangat mendukung. Karena hal itu nanti bisa dikordinasikan di dalam holding," jelasnya.
Sementara terkait usulan pembentukan National Gas Company (NGC), Fahmy juga setuju, namun tidak saat ini. Karena saat ini, sebaiknya memang hanya NOC saja. Karena saat ini UU yang ada meliputi minyak dan gas, kata dia, maka sebaiknya fokus memang hanya pada NOC dahulu.
"Kami di UGM juga pernah membahas masalah NGC. Tapi kesimpulannya jangan sekarang. Sekarang benahi dulu, NGC perlu tapi tidak sekarang," demikian Fahmy.
[wah]
