Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit listrik bergerak (Mobile Power Plant/MPP) berkapasitas 35.000 Mega Watt (MW) untuk memperkuat sistem kelistrikan Regional Sumatera diapresiasi banyak kalangan.
Pengamat energi yang juga mantan akademisi FMIPA UI, DR Hadidjojo Nitimihardjo, menilai belum pernah dalam sejarah Indonesia, seorang Presiden RI keliling ke banyak tempat untuk meresmikan pembangkit-pembangkit listrik, dari Bangka ke Aceh, terus ke Kalimantan Barat.
"Saya sudah melihat bahwa Presiden Jokowi benar dalam mengambil langkah soal kelistrikan ini, Presiden sudah serius," kata Hadidjojo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/6).
Apalagi, langkah Presiden Jokowi tersebut tak sejalan dengan proyek HVDC (High Voltage Direct Current) atau Kabel Tegangan Tinggi Bawah Laut, yang diusulkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengaliri listrik dari Sumatera ke Jawa. Menurut Hadidjojo, ide proyek HDVC usulan Menteri ESDM itu perlu dipertanyakan, sebab saat ini pulau Sumatera masih kekurangan pasokan listrik.
"Sudirman Said harus jujur soal HDVC ini sebenarnya proyek ini untuk siapa?, kenapa listrik dibawa ke Jawa, sementara di Sumatera kekurangan listrik. Tiap hari ada pemadaman listrik di Sumatera, permintaan listrik di Sumatera sangat tinggi, sementara di Jawa sudah oversupply listrik," ujar Hadidjojo.
Ia juga menuturkan, langkah direksi PLN yang akhirnya menghapus proyek HVDC tersebut dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) juga perlu diapresiasi. Sebab, pembangunan MPP berkapasitas 35.0000 Mega Watt (MW) jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di Sumatera.
"Sebaiknya permintaan direksi PLN kita apresiasi dan justru kita dukung penuh ��" sepanjang memang tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan banyak suara sumbang yang mungkin saja menyerang jajaran Direksi PLN oleh mereka yang dirugikan akibat mulai ketatnya kebijakan PLN," jelasnya.
Karena itu, Hadidjojo berharap jangan sampai optimisme Presiden Jokowi yang ingin menjalankan program untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia malah terbentur dengan tender-tender yang tidak benar karena intervensi kekuatan politik untuk meng-gol kan proyek-proyek yang ada di pemerintahan.
"Optimisme Presiden Jokowi dalam menjalankan program nawacitanya harus kita kawal jangan sampai hal tersebut dirusak dengan tender-tender yang tidak benar," tutup Hadidjojo. [zul]
