Berita

Daniel Johan/net

Politik

Daniel Johan: Perencanaan Pangan Bisa Ngawur Karena Bodoh Atau Korup

SABTU, 04 JUNI 2016 | 10:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota DPR menganggap wajar kenaikan harga bahan makanan jelang dan selama Bulan Ramadhan maupun Idul Fitri. Tapi dengan catatan.

"Dalam konteks normal menyambut hari raya, biasa (harga) naik. Tapi kan tidak boleh terlalu tinggi," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Daniel Johan, dalam diskusi  "De Javu Harga Sembako" di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/6). .

Ada beberapa harga yang menurutnya naik terlalu tinggi sekarang. Daniel menyebut gula dan bawang merah.


"Kalau terjadi dan terus berulang, berarti ada dua hal jadi perhatian. Pertama data dan kedua adalah perencanaan," ungkapnya.

Menurut Daniel, kalau data stok pangan benar tapi masih terjadi kenaikan tak wajar, berarti perencanaan pangan yang ngawur.

"Bisa ngawur karena bodoh enggak tahu persoalan, tapi bisa juga korup. Misalnya, seharusnya enggak perlu impor tapi malah impor. Itu korup," tegas politisi PKB ini lagi.

Terkait itu, Daniel minta pemerintah memperbaiki data stok pangan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa lakukan perencanaan baik.

"Kita mau yakini data, tapi data itu jadi pertanyaan begitu dihadapkan dengan fakta. Contoh gabah tahun lalu 75 juta ton, sementara kebutuhan negara paling 18 juta ton. Berarti kan harus ada surplus, tapi kenapa selalu impor?" ungkapnya heran. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya