Berita

Politik

PKS: Calon Petahana Yang Lebih Berpeluang Salah Gunakan Kekuasaan

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 20:04 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Fraksi PKS sejak awal memperjuangkan agar anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri saat berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjelaskan sikap tersebut bukan untuk melindungi para legislator apalagi mendorong untuk rakus kekuasaan, tapi lebih pada keinginan untuk menegakan keadilan dan memperbaiki sistem demokrasi dalam Pilkada.

"Jika petahana (kepala daerah yang kembali mencalonkan) tidak perlu mundur, mengapa legislator harus mundur?" ujarnya dalam memberikan catatan kritis atas Revisi UU Pilkada yang telah disahkan dalam rapat paripurna bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Dalam hal perbaikan sistem demokrasi, justru Jazuli menilai selama ini petahana yang memiliki peluang terbesar untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power). Oleh karena, para petahana tersebut memungkinkan untuk mengarahkan aparat birokrasi, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa untuk memilih dirinya.

"Sementara legislator tidak ada ruang untuk itu, dia tidak punya birokrasi dan tidak pula mengelola anggaran,” ungkap Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.

Padahal, jika legislator tidak diharuskan untuk mengundurkan diri, hal itu akan semakin menyemarakkan kontestasi demokrasi di daerah, agar dapat memunculkan banyak alternatif calon yang mumpuni dan kompetitif.

"Fakta membuktikan, ketika calon incumbent cukup kuat maka tokoh lokal tidak ada yang berani maju, akhirnya dipakasakan maju calon boneka atau ‘calon seadanya’. Jika legislator, khususnya di pusat tidak perlu mundur, maka pasti akan muncul tokoh-tokoh sebanding yang bisa maju," papar Jazuli.

Meskipun demikian, Fraksi PKS tetap menghormati keputusan mayoritas fraksi di DPR hingga pengesahan RUU tersebut di rapat paripurna, dikarenakan sudah ditempuh melalui mekanisme yang demokratis.

"Fraksi PKS menghormati pengambilan keputusan RUU ini yang sudah ditempuh secara demokratis. Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada makin demokratis dan berkualitas," demikian Jazuli. [zul]

Populer

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Kejagung di Bawah ST Burhanuddin, Anak Buah Jalan Masing-masing

Rabu, 25 September 2024 | 17:11

Warganet Geram Bahlil Bandingkan Diri dengan Rasulullah: Maaf Nabi Tidak Minum Alkohol

Kamis, 26 September 2024 | 07:43

Salaman Andika Perkasa Dicuekin Kapolda Jateng dan Pj Gubernur

Rabu, 25 September 2024 | 11:18

MUI Tuntut Ahmad Dhani Minta Maaf

Rabu, 02 Oktober 2024 | 04:11

Rhenald Kasali Komentari Gelar Doktor HC Raffi Ahmad: Kita Nggak Ketemu Tuh Kampusnya

Jumat, 04 Oktober 2024 | 07:00

UPDATE

PDIP Bandar Lampung Maksimalkan Strategi Door to Door

Minggu, 06 Oktober 2024 | 03:58

Ahmad Syaikhu Siap Lanjutkan Program Era Ridwan Kamil

Minggu, 06 Oktober 2024 | 03:30

Ariza Ingatkan Kader dan Relawan untuk Antisipasi Kecurangan Pilkada

Minggu, 06 Oktober 2024 | 02:59

Debat Pilkada Lambar Tetap Digelar Meski Lawan Kotak Kosong

Minggu, 06 Oktober 2024 | 02:40

Madam Pang Doakan Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Minggu, 06 Oktober 2024 | 02:22

Soal Lawan Kotak Kosong, Begini Jawaban Gus Yani

Minggu, 06 Oktober 2024 | 01:59

Setahun Badai Al-Aqsa, Baraq Akan Gelar Aksi di Depan Kedubes AS

Minggu, 06 Oktober 2024 | 01:46

Gerindra Optimistis Dedi Mulyadi Menangkan Pilgub Jabar

Minggu, 06 Oktober 2024 | 01:32

Buntut Temuan APK Paslon di Mobil Dinas, Camat Negerikaton Diperiksa Bawaslu

Minggu, 06 Oktober 2024 | 00:59

Arne Slot Puas Bisa Torehkan Rekor bersama Liverpool

Minggu, 06 Oktober 2024 | 00:43

Selengkapnya