Harga sapi di tingkat eceran saat ini melambung tinggi kisaran Rp 100.000/kg sampai Rp 120.000/kg. Namun harga tersebut dinilai wajar jika dikaitkan biaya pakan yang dikeluarkan peternak sapi untuk penggemukan atau menambah bobot sapi 1 kg mencapai Rp 45 ribu‎.
Demikian dikatakan pengamat ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, dalam diskusi "Monopoli dan Stabilitas Harga Menjelang Ramadhan 1437 H" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Dalam diskusi tersebut salah satu yang hangat dibahas adalah kenaikan harga daging sapi, yang menjadi komoditas penting pada Hari Lebaran.
Menurut Enny, terlalu dini kalau pemerintah bicara swadaya daging sapi. Sebab kondisi peternakan di Indonesia tidak mampu menghadapi persaingan daging sapi yang diimpor dari luar negeri seperti dari New Zealand misalnya.
"Sebab bicara swasembada pangan, apalagi swadaya daging sapi, tidak sekadar bicara harga murah di dalam negeri. Namun bagaimana kemampuan untuk berkompetisi. Bagaimana bicara ketahanan pangan kalau masih bergantung kepada negara lain," kata Enny.
Terkait dengan daging sapi, dia mengajukan sejumlah pertanyaan, apa betul untuk daging sapi, peternak sapi tidak bisa kompetitif dengan negara lain.
"Memang harga keekonomian daging sapi di atas Rp 100.000/kg. Harga itu wajar ‎sebab untuk menggemukkan sapi atau menaikkan bobot 1 kg sapi harga pakan yang harus dikeluarkan peternak mencapai Rp 45 ribu," ujar Enny.
Namun dari fakta itu, menurut dia, ada pertanyaan yang mengganjalnya.
"Kita harus cek mengapa negara lain bisa menghasilkan harga keekonomian yakni Rp 60.000/kg.hingga Rp 80.000/kg. Namun mengapa di Indonesia harga daging lebih mahal dua kali lipat.‎ Artinya di Indonesia ada anomali harga daging tinggi sejak empat tahun lalu," katanya.
Nah, kalau harga daging terus mengalami kenaikan signifikan, menurut Enny, sudah saatnya pemerintah memberikan intensif kepada peternak.
"Logika saya pemerintah harus memberikan intensif kepada peternak. Namun ini tidak terjadi. Mengapa pula Kementan membatasi produksi sapi bangkalan dan membuka keran impor sapi dan mengapa hanya lima industri pakan yang eksis di Indonesia. Jadi ada pembiaran dari pemerintah ‎terkait pasokan pangan," demikian Enny.
[zul]
