Berita

ahok-djarot/net

Politik

Duet Ahok-Djarot Akan Dilawan Wong Cilik PDIP

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 13:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung duet Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilgub DKI 2017, itu sepenuhnya tanggung jawab Ketua Umum partai itu, Megawati Soekarnoputri.

"Mungkin saja PDIP mencalonkan Ahok-Djarot karena keputusannya tergantung Megawati. Mega tokoh sentral di PDIP, dan di PDIP berlaku rumus hak prerogatif Mega," ujar pengamat politik Jakarta, Sugiyanto Emik, kepada RMOL Jakarta, Kamis (2/6).

"Lampu hijau" dari Mega untuk menduetkan petahana itu cukup jelas. Penanda pertama, Mega hingga saat ini tidak tegas menyikapi banyak kebijakan Ahok yang "membunuh" hak-hak masyarakat lemah atau dalam bahasa PDIP, wong cilik.


Alih-alih menarik dukungan dari Ahok, DPP PDIP malah secara resmi mengeluarkan surat yang menyatakan tetap mendukung Ahok hingga 2017.

"Termasuk mengenai wacana HMP (Hak Menyatakan Pedapat). Sebenarnya PDIP bisa saja menarik dukungan ke Ahok dan mendorong HMP, tapi itu tidak dilakukan. Penandanya semakin jelas, beberapa hari lalu Mega memanggil Ahok dan Djarot menghadap secara bersamaan. Susah menyebut pertemuan itu tidak terkait Pilkada," urainya.

Menurut Sugianto atau akrab disebut Sgy, jika duet ini teralisasi maka hampir bisa dipastikan akan terjadi konsolidasi partai-partai yang sejak awal tidak mendukung Ahok. Poros ini kemungkinan besar akan diperkuat Partai Gerindra, Demokrat dan PKS.

"Jadi nanti akan terbalik, koalisi gemuk justru dikordinir PDIP. Minus Nasdem dan Hanura yang sudah duluan menyatakan mendukung Ahok, sangat mungkin Golkar, PKB, PPP bergabung dengan poros pendukung Ahok," ungkapnya.

Namun dia mengingatkan akan ada dampak internal jika PDIP mengusung Ahok-Djarot. Meski instruksi Mega berjalan di struktur partai, tetapi akan muncul penolakan dari tingkat akar rumput partai banteng.

"Wong cilik konstituen PDIP yang menjadi korban kebijakan Ahok pasti menolak," tuntasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya