Badan Standarisasi Nasional (BSN) terus berupaya mendorong agar biaya akreditasi berupa pembuatan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), bisa lebih murah. Era perubahan yang semakin cepat saat ini disadari membuat pasar semakin terbuka, sehingga produsen harus benar-benar memiliki jaminan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar.
Sertifikat SNI sangat dibutuhkan masyarakat untuk menentukan produk yang dibeli. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak produsen yang belum mendaftarkan produknya ke lembaga sertifikasi dengan alasan menambah ongkos produksi.
Hingga kini, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengakreditasi sebanyak 1.365 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 195 lembaga sertifikasi 858 laboratorium penguji, 49 laboratorium medik, 217 laboratorium kalibrasi, serta 46 lembaga inspeksi.
"Akreditasi memberikan manfaat bagi banyak pihak,†ujar Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya dalam peringatan Hari Akreditasi Internasional di Jakarta, Rabu (1/6).
Bagi produsen, lanjutnya, ketersediaan LPK terakreditasi, memudahkan pengusaha memperoleh bukti formal kesesuaian barang atau jasanya terhadap standar tertentu dengan bukti berupa sertifikat uji atau sertifikat kalibrasi atau sertifikat inspeksi yang diterbitkan oleh LPK.
"BSN terus mendorong agar LPK yang terakreditasi bisa tersebar secara merata di seluruh Indonesia sehingga beban biaya produsen untuk mendapatkan sertifikat SNI, bisa jauh lebih murah,†ujar Bambang.
Adapun bagi konsumen, mereka bisa memilih barang atau jasa yang bertanda SNI atau yang memiliki sertifikat kesesuaian dari LPK yang telah diakreditasi. Ini untuk meningkatkan kepercayaan atas mutu dan keamanan atas barang/jasa yang dibelinya.
Ditambahkan Plt Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN Donny Purnomo JE, untuk pemerintah, akreditasi akan meringankan beban pengawasan pasar. Karena kalau barang/jasa itu sudah mendapat sertifikat dari LPK, maka otomatis LPKnya juga bertindak sebagai surveillance.
"Dengan begitu untuk pengawasan pasar, pemerintah tinggal mengambil sample karena sudah dibantu oleh pengawasan rutin oleh LPKnya,†kata Donny.
Donny juga mengatakan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang terakreditasi, akan memudahkan produsen untuk mendapatkan bukti formal kesesuaian barang atau jasanya terhadap suatu standar tertentu.
"BSN terus mendorong agar LPK yang terakreditasi bisa tersebar secara merata di seluruh Indonesia sehingga beban biaya produsen untuk mendapatkan sertifikat SNI, bisa jauh lebih murah," kata Donny.
Dia mengatakan, LPK sebagai pihak ketiga, bisa berupa lembaga sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi. Akreditasi yang dikeluarkan LPK berupa sertifikat uji/kalibrasi/inspeksi.
Donny menjelaskan, adanya label SNI atau sertifikat kesesuaian dari LPK terakreditasi, tentu saja meningkatkan kepercayaan masyarakat akan mutu dan keamanan barang atau jasa yang dibeli tersebut. Dari sisi pemerintah, akreditasi akan meringankan beban pengawasan pasar.
[sam]
