Berita

ilustrasi

Bisnis

Atasi Ketertinggalan, Perbatasan Harus Jadi Pusat Perekonomian

SENIN, 30 MEI 2016 | 20:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daerah perbatasan selama ini tidak pernah dipandang sebagai growth areas (area pertumbuhan). Hal Inilah yang menyebabkan wilayah perbatasan sulit terentas dari ketertinggalan.

"Perbatasan selama ini di-ignored (diabaikan) dalam konteks koridor ekonomi," ungkap Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kemendes PDTT, Suprayoga Hadi di Jakarta, Senin (30/5).

Karena itu, pihaknya menjalankan berbagai program untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan negara, dari semula lebih pada pendekatan keamanan menjadi pusat pertumbuhan dan investasi.


"Inilah target kami, bagaimana merubah paradigma ini menjadi investasi.
Kita susun buku potensi investasi perbatasan," ujarnya.

Apalagi memang, isu paling dominan di perbatasan saat ini adalah investasi. "Maka, pengembangan perbatasan juga harus dilakukan melalui pendekatan investasi. Tanpa investasi daerah akan sulit untuk maju, mereka hanya akan menjadi saksi," sambungnya.

Diakuinya, untuk mengubah paradigma menjadi investasi membutuhkan waktu dan ketekunan. Dalam hal ini, Kemendes PDTT akan mencoba model KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk ke kawasan tersebut.

Meyakinkan investor itu perlu waktu. Sebelum MEA, kita buka Kalimantan untuk dibuka perkebunan kelapa sawit, itu sudah antre investor," imbuhnya.

Suprayoga melanjutkan, daerah perbatasan menjadi semakin seksi ketika dihadapkan dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di mana pada era tersebut, daerah perbatasan akan menjadi sentra pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

"Dalam MEA, yang paling terpapar adalah perbatasan. Dan investasi di wilayah perbatasan yang diawali oleh pemerintah itu iya. Investasi tersebut berupa investasi dasar seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sebagainya. Setelah investasi dasar terpenuhi baru investor biasanya mau masuk, jika dari awalnya biasanya tidak mau," pungkasnya. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya