Berita

ilustrasi

Bisnis

Atasi Ketertinggalan, Perbatasan Harus Jadi Pusat Perekonomian

SENIN, 30 MEI 2016 | 20:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daerah perbatasan selama ini tidak pernah dipandang sebagai growth areas (area pertumbuhan). Hal Inilah yang menyebabkan wilayah perbatasan sulit terentas dari ketertinggalan.

"Perbatasan selama ini di-ignored (diabaikan) dalam konteks koridor ekonomi," ungkap Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kemendes PDTT, Suprayoga Hadi di Jakarta, Senin (30/5).

Karena itu, pihaknya menjalankan berbagai program untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan negara, dari semula lebih pada pendekatan keamanan menjadi pusat pertumbuhan dan investasi.


"Inilah target kami, bagaimana merubah paradigma ini menjadi investasi.
Kita susun buku potensi investasi perbatasan," ujarnya.

Apalagi memang, isu paling dominan di perbatasan saat ini adalah investasi. "Maka, pengembangan perbatasan juga harus dilakukan melalui pendekatan investasi. Tanpa investasi daerah akan sulit untuk maju, mereka hanya akan menjadi saksi," sambungnya.

Diakuinya, untuk mengubah paradigma menjadi investasi membutuhkan waktu dan ketekunan. Dalam hal ini, Kemendes PDTT akan mencoba model KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk ke kawasan tersebut.

Meyakinkan investor itu perlu waktu. Sebelum MEA, kita buka Kalimantan untuk dibuka perkebunan kelapa sawit, itu sudah antre investor," imbuhnya.

Suprayoga melanjutkan, daerah perbatasan menjadi semakin seksi ketika dihadapkan dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di mana pada era tersebut, daerah perbatasan akan menjadi sentra pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

"Dalam MEA, yang paling terpapar adalah perbatasan. Dan investasi di wilayah perbatasan yang diawali oleh pemerintah itu iya. Investasi tersebut berupa investasi dasar seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sebagainya. Setelah investasi dasar terpenuhi baru investor biasanya mau masuk, jika dari awalnya biasanya tidak mau," pungkasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya