Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau Ahok, sebetulnya sudah mengalami tidak nyamannya menjadi gubernur dalam situasi divided government (pemerintahan yang terbelah).
Karena itu, Ahok seharusnya belajar dari pengalaman tersebut.
"Agak aneh jika Ahok ingin mengulanginya kembali jika terpilih sebagai gubernur melalui jalur independen,' kata pakar survei politik, Denny JA, dalam tulisannya yang dimuat dalam media online yang diasuhnya.
Menurut Denny, sebenarnya Ahok punya pilihan untuk maju lewat jalur partai. Banyak partai menunjukkan gelagat bersedia mencalonkan Ahok jika ia lebih bisa tampil sebagai leader yang bertipe "coalition builder" atau pembentuk kebersamaan.
"Ahok tetap bisa dan harus bersikeras dengan platfom anti korupsi. Platform itu tetap bisa ia mainkan dalam posisinya sebagai calon dari koalisi banyak partai. Itulah seni memimpin," lanjut pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini.
Idealnya Ahok didukung oleh koalisi partai yang dominan di DPRD. Total kursi DPRD hasil pemilu adalah 106 kursi. Nasdem dan Hanura yang sudah mempublikasi dukungannya sudah menyumbang 5 kursi + 10 kursi = 15 kursi. Ditambah Golkar di bawah Setya Novanto jika mendukung Ahok, total menjadi 15 kursi + 9 kursi = 24 kursi.
Untuk sah menjadi calon hanya dibutuhkan 20 persen kursi, equivalen dengan 22 kursi saja. Koalisi Golkar, Nasdem dan Hanura sudah melampaui syarat minimal itu.
Untuk menguasai mayoritas DPRD, Ahok membutuhkan minimal 50 persen + 1, equivalen dengan 53 kursi. Jika PDIP (28 kursi) ditambah satu partai berbasis Islam, mayoritas DPRD sudah bisa diraih Ahok.
"PKB memiliki 6 kursi. PAN mendapatkan 2 kursi. Koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PKB menguasai mayoritas 58 kursi. Atau koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN menguasai mayoritas 54 kursi," urainya.
Menurut Denny, sebagai pemimpin dan politisi yang ingin berhasil, Ahok harus punya keinginan membentuk pemerintahan yang kuat, yang didukung oleh mayoritas DPRD. Ahok harus maksimal mendapatkan koalisi besar itu. Dan itu sangat bisa ia dapatkan sejauh ia bersedia mengembangkan
leadeship yang akomodatif, walau tetap tegas dengan platform anti korupsi.
"Ketika dukungan partai sebenarnya tersedia, namun Ahok memilih jalur independen dengan konskuensi menciptakan pemerintahan yang lemah dan terbelah, itu adalah manuver politik yang buruk," tegasnya.
[ald]
