RMOL. Kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno masih memble. Sejumlah politisi bahkan menilai kebijakan yang dikeluarkan Rini tidak membawa BUMN ke arah yang lebih baik. Pengabungan sejumlah BUMN (menjadi Holding) salah satunya. Langkah itu malah berdampak pada pembengkakan utang luar negeri.
"Kami ingatkan BUMN ini ada aturan tertentu yang tidak sama dengan bisnis swasta murni, koridornya pasal 33 UUD 1945," kata anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka di Jakarta, Rabu (25/5).
Di mata politisi PDI Perjuangan ini, langkah Rini meloloskan BUMN dari kerugian dengan membuat perusahaan induk dari BUMN sejenis tidak membuahkan hasil. Padahal kerugian BUMN justru muncul karena banyak BUMN memiliki anak perusahaan sampai cucu perusahaan.
Dalam kasus perpanjangan konsesi Jakarta International Countaniner Terminal salah satu anak perusahaan Pelindo II, Rini juga dinilai blunder. Kata Rieke, dia tidak menjalankan fungsinya dengan benar. "Perpanjangan itu tidak melalui RUPS dan RKAT atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan," kritik mantan Ketua Pansus Pelindo II DPR RI ini.
Kalau Rini bekerja benar, menurut Rieke, BUMN yang dikelola bisa menjadi motor pembangunan dan dapat mengurangi utang luar negeri. Saat ini yang terjadi justru sebaliknya. Rieke menengarai, BUMN yang bagus-bagus malah diagunkan untuk cari utang luar negeri.
Menurutnya, selama ini pengawasan kepada Menteri Rini terus berlangsung. Walaupun hanya lewat pejabat eselon 1 di Kementerian, karena Komisi VI masih enggan mengundang Menteri Rini ke Senayan.
Politisi PDI Perjaungan lainnya, Masinton Pasaribu, yang juga mantan anggota Pansus Pelindo II. Masinton kaget dengan naik pangkatnya orang kepercayaan Dirut Pelindo II yang bermasalah di KPK, RJ Lino. Orias Petrus Moedak adalah mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II.
Menteri Rini mengangkat Orias Petrus Moedak sebagai Dirut Pelindo III. Menurut Masinton, seharusnya Menteri Rini tidak mempromosikan orang-orang yang duduk di pernah menjadi direksi Pelindo II yang diketahui bermasalah.
"Pansus masih bekerja menyelidiki berbagai penyimpangan di BUMN Pelabuhan ini. Rekomendasi Pansus tidak dilaksanakan malah orangnya dipromosikan," ujar Masinton.
Ada kekhawatiran Pelindo III yang selama ini disebut sebagai perusahaan plat merah bidang kepelabuhanan yang sehat, bisa bernasib seperti Pelindo II yang bermasalah karena banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dan meninggalkan hutang luar negeri yang besar.
Tidak hanya di Pelindo Rini juga masih mempertahankan direksi perusahaan bermasalah. Seperti masih tetap mengangkat Dirut Perusahaan Gas Negara Hendy Priyo Santoso. Padahal Hendi kini sudah dicekal Kejaksaan Agung dalam kasus proyek FSRU Lampung.
"Hendy meminta Kejakgung mencabut cekalnya dengan alasan akan ikut rombongan Presiden ke Amerika beberapa waktu lalu. Tapi Jam Pidsus menolak permohonan itu," ujar petinggi Kejaksaan Agung yang tak mau disebut namanya.
Rieke Dyah berharap Presiden tegas mengevaluasi kinerja Menteri BUMN. "Saya berharap akan ada titik terang (reshuffle)" katanya.
[sam]
