Kalau serius mau membongkar kasus suap proyek reklamasi sampai ke akar-akarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi harus mencari jejak-jejak praktik rasuah tersebut di kantor atau rumah Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.
Dengan demikian, KPK tak perlu repot-repot bertanya. [Baca: Ahok Gunakan Jurus Diskresi Karena Sudah Terpojok, Begini Penjelasannya]
"Kas daerah itu satu. KPK tugasnya gerebeg balai kota dan rumah ahok, biar tahu dimana kas diskresi. Gitu aja koq repot pake nanya-nanya," tegas Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Andi Arief lewat akun Twitter-nya (Selasa, 24/5).
Andi Arief tak merinci 'tanya' yang dimaksud tersebut terkait apa. Tapi kuat dugaan, hal ini berhubungan dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahadjo soal kebijakan Ahok memungut kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan wewenang diskresi.
Dia mengingatkan kepala daerah atau birokrat secara umum tidak boleh bertindak tanpa ada acuan peraturan perundang-undangan. "Kalau enggak ada peraturannya, itu kami ada tanda tanya besar," ungkap Agus Jumat lalu.
Menurut Andi Arief, kalau KPK masih juga bertanya-tanya, bisa menanyakan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat yang sudah melaporkan ihwal dugaan suap proyek reklamasi tersebut.
"Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI bulan Oktober 2015 menyerahkan bukti suap reklamasi pada KPK atas perintah saya," tegas Stafsus Presiden era SBY ini.
Anggota Fraksi PD DPRD DKI yang melaporkan suap reklamasi tersebut, dia memberikan penjelasan, adalah lulusan sekolah anti korupsi partai.
"Kalau anggota fraksi Demokrat DPRD DKI sudah berupaya bantu KPK tumpas korupsi lalu dikecewakan,nikmat apalagi yang belum partai kami beri?" demikian Andi Arief.
[zul]
