Presiden Joko Widodo harus menunjukkan ke publik bahwa dia tidak mengutamakan pertimbangan politik dalam soal suksesi Kapolri.
Karena kalau pertimbangan politik tetap dominan, hal itu akan merugikan Polri. Sebab alat negara ini terkesan telah terkontaminasi oleh tarik menarik politik praktis. [Baca: Wacana BH Atau BG Jadi Kapolri Bukti Pertimbangan Politik Lebih Dominan]
"Polri seolah-olah tidak bisa 'move on' sebagai salah satu lembaga paling strategis di negeri ini dalam era reformasi yang menuntut profesionalisme dan independensi, terutama dari pengaruh politik," ujar pengamat senior AS Hikam pagi ini.
Lebih jauh dia menambahkan, intervensi politik dalam menentukan Kapolri juga akan merusak kredibilitas Jokowi. Karena itu bisa menjadi hambatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang tegas, fair, dan berkomitmen terhada sistem demokrasi.
"Kredibilitas pemerintahannya (yang sudah mulai menuai kepercayaan publik yang kuat), bisa jadi akan mengalami penurunan," ungkapnya.
Tak hanya itu, sebagai 'boss' Kapolri, Jokowi juga akan dinilai ikut menghambat reformasi Polri karena tidak memberi peluang kepada lembaga yang berwenang untuk memilih calon pemimpinnya.
"Saya yakin bahwa Polri akan sangat berhati-hati untuk tidak mengulangi pengalaman sebelumnya ketika mengusulkan BG. Jika tidak ada intervensi politik, Polri akan termotivasi untuk mencari Cakapolri yang tingkat akseptabilitasnya paling tinggi di antara para jenderal yang dimiliki," tandasnya.
Sebelumnya berkembang wacana agar masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang segera memasuki masa pensiun Juli mendatang, diperpanjang. Namun, sejumlah kalangan lainnya menolak. Bahkan ada yang mengusulkan agar Komjen Budi Gunawan (BG) sebaiknya menjadi Kapolri baru.
[zul]
