Saat ini Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, sedang melangsungkan kunjungan ke negara-negara timur tengah yaitu Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Kunjungan yang berlangsung sampai 28 Mei 2016 tersebut dengan agenda diantaranya penanganan masalah TKI, investasi pelatihan kerja di Indonesia, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pencegahan TKI ilegal.
Selain membantah salah satu media Saudi Arabia tentang pemberitaan pengiriman TKI sektor rumah tangga, Hanif Dhakiri dalam acara tatap muka dengan perwakilan Partai Politik dan Komunitas TKI Saudi Arabia di KJRI Jeddah menjelaskan tentang rencana transformasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Tenaga Profesional Indonesia (TPI) atau tenaga kerja skill untuk mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri.
Dalam sesi tanya jawab, Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia Bidang Pemenangan Pemilu, Ramida Muhammad, menyambut baik langkah Pemerintah RI yang sedang memprioritaskan penempatan TKI formal atau skill di negara-negara timur tengah. Hal ini pun akan diimbangi dengan pelatihan-pelatihan yang akan difasilitasi oleh Pemerintah khususnya.
"Hanya saja, perlu kami ingatkan pula, protek perlindungan terhadap TKI formal atau skill harus ditingkatkan secara matang. Sebab banyak sekali TKI formal atau skill khususnya yang bekerja dibidang kontruksi atau lainnya, sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil contohnya di Saudi Binladin Group, An Nasban, dan lainnya. Pelanggaran yang sering kali terjadi diantaranya masalah kontrak kerja, gaji, dan lainnya," jelas Ramida Muhammad yang juga Ketua Umum PPLN POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia.
Ramida pun menyayangkan, perusahaan-perusahaan yang sering melakukan pelanggaran, masih bisa leluasa merekrut pekerja formal atau skill dari Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut pun, PDI Perjuangan dan POSPERTKI menyampaikan tentang kunjungan ke asrama TKI Saudi Binladin Group di Al Awali dan Bata Qurais.
"Kami PDI Perjuangan dan POSPERTKI sangat miris melihat keadaan TKI Saudi Binladin Group saat berkunjung ke asramanya pada Sabtu lalu. Harapan kami, dengan kedatangan Pak Hanif Dhakiri sebagai Menteri Tenaga Kerja RI setidaknya dapat membawa angin segar,†sambungnya.
DPLN PDI Perjuangan dan POSPERTKI Saudi Arabia pun mempertanyakan langkah Pemerintah Indonesia tentang maraknya calon majikan Saudi Arabia yang dapat mengambil langsung pekerja perempuan dari Indonesia dengan menggunakan visa ziarah untuk dipekerjakan sebagai pekerja laksana rumah tangga pasca penghentian penempatan TKI. Modus tersebut pun melibatkan oknum di lingkaran Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta.
Eny Hartini, Wakil Sekretaris Bidang Internal DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang menghentikan penempatan TKI sektor rumah tangga khususnya perempuan. Hal ini sebagai wujud menjaga harkat dan martabat kaum perempuan Indonesia yang selama ini dianggap sebelah mata oleh pihak Saudi Arabia.
Usai acara makan bersama, Hanif Dhakiri pun secara pribadi menyerahkan bantuan dana untuk disampaikan ke TKI Saudi Binladin Group melalui KJRI Jeddah yang diterima langsung oleh Dicky Yunus selaku Acting Konjen RI Jeddah dan disaksikan perwakilan Partai Politik serta Komunitas TKI di Saudi Arabia.
[ald]
