Berita

as hikam

Hukum

Wacana BH Atau BG Jadi Kapolri Bukti Pertimbangan Politik Lebih Dominan

SELASA, 24 MEI 2016 | 07:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti (BH) diperpanjang sebagai Kapolri, pada saat yang sama muncul usulan agar Komjen Budi Gunawan (BG) sebaiknya diangkat menggantikan Badrodin yang akan memasuki masa pensiun Juli mendatang.

Sikap masyarakat, terutama fraksi-fraksi yang ada di Komisi III DPR, terbelah kepada dua pendapat di atas. Meski memang, ada juga usulan lain, yaitu Presiden Joko Widodo sebaiknya mengangkat calon lain, di luar kedua opsi di atas.

Bagi pengamat senior AS Hikam munculnya desas-desus tersebut tak lepas dari latarbelakang pengangkatan Badrodin Hairi sebagai Kapolri menyusul gagalnya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Karena itu bagi dia, spekulasi ini muncul dan marak di ranah publik karena pertimbangan politik lebih ditonjolkan ketimbang pertimbangan lain dalam pengangkatan Kapolri.


"Sebab apabila bukan pertimbangan politik yang ditonjolkan, sejatinya tidak ada alasan apapun untuk khawatir Polri tak mampu melakukan proses suksesi kepemimpinan, dan atau kesan seakan lembaga tersebut kekurangan calon pimpinan yang memenuhi kriteria," ungkap Hikam (Selasa, 24/5).

"Fakta yang ada justru sebaliknya: figur-figur dalam elite Polri yang mumpuni dan memenuhi syarat sebagai Kapolri terhitung cukup banyak. Stok Jenderal yang berbintang tiga jumlahnya lebih dari 5 orang, apalagi para Jenderal yang berbintang dua!" sambungnya.

Sebelumnya sebagaimana diketahui, Budi Gunawan yang saat itu diusulkan Presiden ke DPR sebagai calon Kapolri sudah disetujui oleh Parlemen. Namun, Jokowi tidak jadi melantiknya dan malah mengangkat Badrodin.

Alasannya, untuk menghindari kegaduhan mengingat Budi Gunawan sebelumnya sempat ditetapkan KPK sebagai tersangka meski akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya