Berita

as hikam

Hukum

Wacana BH Atau BG Jadi Kapolri Bukti Pertimbangan Politik Lebih Dominan

SELASA, 24 MEI 2016 | 07:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti (BH) diperpanjang sebagai Kapolri, pada saat yang sama muncul usulan agar Komjen Budi Gunawan (BG) sebaiknya diangkat menggantikan Badrodin yang akan memasuki masa pensiun Juli mendatang.

Sikap masyarakat, terutama fraksi-fraksi yang ada di Komisi III DPR, terbelah kepada dua pendapat di atas. Meski memang, ada juga usulan lain, yaitu Presiden Joko Widodo sebaiknya mengangkat calon lain, di luar kedua opsi di atas.

Bagi pengamat senior AS Hikam munculnya desas-desus tersebut tak lepas dari latarbelakang pengangkatan Badrodin Hairi sebagai Kapolri menyusul gagalnya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Karena itu bagi dia, spekulasi ini muncul dan marak di ranah publik karena pertimbangan politik lebih ditonjolkan ketimbang pertimbangan lain dalam pengangkatan Kapolri.


"Sebab apabila bukan pertimbangan politik yang ditonjolkan, sejatinya tidak ada alasan apapun untuk khawatir Polri tak mampu melakukan proses suksesi kepemimpinan, dan atau kesan seakan lembaga tersebut kekurangan calon pimpinan yang memenuhi kriteria," ungkap Hikam (Selasa, 24/5).

"Fakta yang ada justru sebaliknya: figur-figur dalam elite Polri yang mumpuni dan memenuhi syarat sebagai Kapolri terhitung cukup banyak. Stok Jenderal yang berbintang tiga jumlahnya lebih dari 5 orang, apalagi para Jenderal yang berbintang dua!" sambungnya.

Sebelumnya sebagaimana diketahui, Budi Gunawan yang saat itu diusulkan Presiden ke DPR sebagai calon Kapolri sudah disetujui oleh Parlemen. Namun, Jokowi tidak jadi melantiknya dan malah mengangkat Badrodin.

Alasannya, untuk menghindari kegaduhan mengingat Budi Gunawan sebelumnya sempat ditetapkan KPK sebagai tersangka meski akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya