Berita

Nusantara

Menteri Marwan: Sekolah Desa Harus Bisa Melahirkan Desa Mandiri

SENIN, 23 MEI 2016 | 22:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengapresiasi langkah Aliansi LSM Bone (ALB) menginisiasi pendirian Sekolah Desa. Menurutnya, Sekolah Desa itu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan aparatur desa bernilai positif untuk kemajuan desa kedepan.

"Karena kenyataannya masyarakat belum tahu banyak peraturan- peraturan tentang desa," ujar Marwan dalam sambutannya saat Launching Sekolah di Desa, di Islamic Center, Bone, Sulawesi Selatan, Senin (23/5).

Menteri Marwan memuji langkah para pegiat LSM di Kabupaten Bone yang mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencetuskan gagasan Seolah Desa. "Saya ingin datang lagi dan melihat secara langsung kenyataan di lapangan," tandasnya.


Marwan menyarankan, Sekolah Desa yang digagas oleh pegiat LSM ini juga melibatkan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi selain memiliki fungsi akademik juga memiliki fungsi pengabdian masyarakat.
"(Sekolah Desa) harus mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat," ungkapnya.

Namun demikian, Menteri Marwan mengingatkan bahwa Sekolah Desa yang dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan aparatur desa, tidak boleh menggunakan dana desa.

"Kalau misalnya LSM ingin melakukan pendampingan, pencerahan transfer of knowledge bisa dicarikan dana yang lain. Bekerjasama dengan kementerian, ataupun dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Sementara itu, pengagas Sekolah Desa, Fadly Sanusi menjelaskan bahwa gagasan Sekolah Desa dimaksudkan untuk mengisi waktu luang para aparat desa dengan memberikan pemahaman yang komplet mengenai peraturan dan kebijakan tentang desa. "Tujuan dari Sekolah desa ini adalah untuk mewujudkan Desa kreatif, Desa Mandiri dan juga Kedaulatan Desa," ujar Fadly.

Untuk mewujudkan tiga target tersebut, Fadly juga telah merumuskan kurikulum yang diyakini bisa mengangkat derajat masyarakat desa. "Kita telah menyusun kurikulum, diantaranya ada sejarah desa, sosiologi pedesaan, bumdes, perpajakan dan beberapa materi yang menunjang untuk pembangunan pedesaan," demikian Fadly. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya