Berita

Nusantara

Menteri Marwan: Sekolah Desa Harus Bisa Melahirkan Desa Mandiri

SENIN, 23 MEI 2016 | 22:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengapresiasi langkah Aliansi LSM Bone (ALB) menginisiasi pendirian Sekolah Desa. Menurutnya, Sekolah Desa itu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan aparatur desa bernilai positif untuk kemajuan desa kedepan.

"Karena kenyataannya masyarakat belum tahu banyak peraturan- peraturan tentang desa," ujar Marwan dalam sambutannya saat Launching Sekolah di Desa, di Islamic Center, Bone, Sulawesi Selatan, Senin (23/5).

Menteri Marwan memuji langkah para pegiat LSM di Kabupaten Bone yang mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencetuskan gagasan Seolah Desa. "Saya ingin datang lagi dan melihat secara langsung kenyataan di lapangan," tandasnya.


Marwan menyarankan, Sekolah Desa yang digagas oleh pegiat LSM ini juga melibatkan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi selain memiliki fungsi akademik juga memiliki fungsi pengabdian masyarakat.
"(Sekolah Desa) harus mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat," ungkapnya.

Namun demikian, Menteri Marwan mengingatkan bahwa Sekolah Desa yang dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan aparatur desa, tidak boleh menggunakan dana desa.

"Kalau misalnya LSM ingin melakukan pendampingan, pencerahan transfer of knowledge bisa dicarikan dana yang lain. Bekerjasama dengan kementerian, ataupun dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Sementara itu, pengagas Sekolah Desa, Fadly Sanusi menjelaskan bahwa gagasan Sekolah Desa dimaksudkan untuk mengisi waktu luang para aparat desa dengan memberikan pemahaman yang komplet mengenai peraturan dan kebijakan tentang desa. "Tujuan dari Sekolah desa ini adalah untuk mewujudkan Desa kreatif, Desa Mandiri dan juga Kedaulatan Desa," ujar Fadly.

Untuk mewujudkan tiga target tersebut, Fadly juga telah merumuskan kurikulum yang diyakini bisa mengangkat derajat masyarakat desa. "Kita telah menyusun kurikulum, diantaranya ada sejarah desa, sosiologi pedesaan, bumdes, perpajakan dan beberapa materi yang menunjang untuk pembangunan pedesaan," demikian Fadly. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya