Kebijakan Transportasi Ahok Tidak Jelas

Kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghapus aturan lalu lintas three in one (3in1) cukup disayangkan. Mengingat, kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta belum tertangani dengan baik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, penghapusan 3in1 dan menggantinya dengan aturan nopol kendaraan ganjil-genap dipastikan hanya menambah tingkat kemacetan dan waktu tempuh perjalanan.

"Kalau pemimpin bijak ya kembalikan saja lagi 3in1. Saya melihat karena sudah terlanjur ingin menghapus dan bisa menghilangkan dampak sosial, Gubernur Ahok tidak ingin memberlakukanya kembali meskipun lalu lintas berantakan. Malah memilih ganjil-genap, manual lagi," jelasnya, Senin (23/5).

Selain itu, Yuke tidak melihat niatan Ahok dalam upaya mengurai kemacetan lalu lintas dengan mengedepankan transportasi massal. Mengingat pengadaan bus, kelanjutan koridor 14-15 TransJakarta, pemberlakuan ERP, mesin parkir dan revitalisasi angkutan umum yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 hingga kini belum satu pun terwujud.

"Gubernur Ahok malah memilih membuat jalan layang Semanggi yang diambil dari dana perusahaan swasta. Kenapa tidak dialokasikan untuk kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD itu," pungkasnya. [wah]