. DPR sudah tak bisa diharapkan lagi. DPR hanya menjadi macan ompong dan tak lebih dari stempel penguasa saja.
Elit dan akar rumput masyarakat kepada DPR pun menganggap bahwa DPR sudah tak memakili suara rakyat lagi. DPR dianggap hanya mewakili suara sekelompok politikus salon
Menurut politikus senior Rachmawati Soekarnoputri, anggapan masyarakat ini wajar saja. Sebab faktanya memang tak terdengar lagi ada suara kritis dan lantang dari DPR terhadap kebijakan penguasa.
Contloh saja dalam kasus mega-korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BI) yang menyensgarakan rakyat dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Pun demikian dengan RUU tax amnesty.
"Tax amnesty hanya akal-akalan untuk memberikan payung UU terhadap kebijakan surat keterangan lunas (SKL) pelaku koruptor obligor hitam," ungkap Rachma beberapa saat lalu (Selasa, 17/5).
Kini, sambung Rachma, utang Indonesia pun menjadi lebih dari Rp 4.000 triliun dan ini tentu saja menjadi beban rakyat selama 50 tahun ke depan. Belum lagi proyek reklamasi yang sarat dengan korupsi dan pelanggaran, atau memang hanya demi previlege cukng-cukong kapitalis. Bahkan lagi, dalam reklamasi ini terjadi konspirasi antara penguasa dan pengusaha.
"Para politisi salon ini sudah kehilangan
sense of crisis dan kepedulian terhadap amanat penderitaan rakyat. Mereka tutup mata dan telinga dengan penggusuran-penggusuran atas nama penertiban," sesal Rachma.
DPR kini, sambung Rachma lagi, bak paduan suara. Apabila ada suara kritis anggota di luar yang tidak sama dengan dirigen fraksi, yang merupakan perpanjangan tangan bos partai, maka mereka akan terancam PAW atau dipecat. Akhirnya, keluhan masyarakat pun masuk laci.
"Jadi sudah tidak bisa diharapkan wakil rakyat bersuara sesuai aspirasi rakyat kecuali 4D; datang duduk diam duit. Nauzubilah min dzalik," demikian Rachma.
[ysa]
