Berita

rachmawati/net

Rachmawati: Politisi Salon Yang Memenuhi DPR Itu Tak Bisa Diharapkan Lagi

SELASA, 17 MEI 2016 | 13:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. DPR sudah tak bisa diharapkan lagi. DPR hanya menjadi macan ompong dan tak lebih dari stempel penguasa saja.  

Elit dan akar rumput masyarakat kepada DPR pun menganggap bahwa DPR sudah tak memakili suara rakyat lagi. DPR dianggap hanya mewakili suara sekelompok politikus salon

Menurut politikus senior Rachmawati Soekarnoputri, anggapan masyarakat ini wajar saja. Sebab faktanya memang tak terdengar lagi ada suara kritis dan lantang dari DPR terhadap kebijakan penguasa.


Contloh saja dalam kasus mega-korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BI) yang menyensgarakan rakyat dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Pun demikian dengan RUU tax amnesty.

"Tax amnesty hanya akal-akalan untuk memberikan payung UU terhadap kebijakan surat keterangan lunas (SKL) pelaku koruptor obligor hitam," ungkap Rachma beberapa saat lalu (Selasa, 17/5).

Kini, sambung Rachma, utang Indonesia pun menjadi lebih dari Rp 4.000 triliun dan ini tentu saja menjadi beban rakyat selama 50 tahun ke depan. Belum lagi proyek reklamasi yang sarat dengan korupsi dan pelanggaran, atau memang hanya demi previlege cukng-cukong kapitalis. Bahkan lagi, dalam reklamasi ini terjadi konspirasi antara penguasa dan pengusaha.

"Para politisi salon ini sudah kehilangan sense of crisis dan kepedulian terhadap amanat penderitaan rakyat. Mereka tutup mata dan telinga dengan penggusuran-penggusuran atas nama penertiban," sesal Rachma.

DPR kini, sambung Rachma lagi, bak paduan suara.  Apabila ada suara kritis anggota di luar yang tidak sama dengan dirigen fraksi, yang merupakan perpanjangan tangan bos partai, maka mereka akan terancam PAW atau dipecat. Akhirnya, keluhan masyarakat pun masuk laci.

"Jadi sudah tidak bisa diharapkan wakil rakyat bersuara sesuai aspirasi rakyat kecuali 4D; datang duduk diam duit. Nauzubilah min dzalik," demikian Rachma. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya