Berita

rachmawati/net

Rachmawati: Politisi Salon Yang Memenuhi DPR Itu Tak Bisa Diharapkan Lagi

SELASA, 17 MEI 2016 | 13:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. DPR sudah tak bisa diharapkan lagi. DPR hanya menjadi macan ompong dan tak lebih dari stempel penguasa saja.  

Elit dan akar rumput masyarakat kepada DPR pun menganggap bahwa DPR sudah tak memakili suara rakyat lagi. DPR dianggap hanya mewakili suara sekelompok politikus salon

Menurut politikus senior Rachmawati Soekarnoputri, anggapan masyarakat ini wajar saja. Sebab faktanya memang tak terdengar lagi ada suara kritis dan lantang dari DPR terhadap kebijakan penguasa.


Contloh saja dalam kasus mega-korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BI) yang menyensgarakan rakyat dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Pun demikian dengan RUU tax amnesty.

"Tax amnesty hanya akal-akalan untuk memberikan payung UU terhadap kebijakan surat keterangan lunas (SKL) pelaku koruptor obligor hitam," ungkap Rachma beberapa saat lalu (Selasa, 17/5).

Kini, sambung Rachma, utang Indonesia pun menjadi lebih dari Rp 4.000 triliun dan ini tentu saja menjadi beban rakyat selama 50 tahun ke depan. Belum lagi proyek reklamasi yang sarat dengan korupsi dan pelanggaran, atau memang hanya demi previlege cukng-cukong kapitalis. Bahkan lagi, dalam reklamasi ini terjadi konspirasi antara penguasa dan pengusaha.

"Para politisi salon ini sudah kehilangan sense of crisis dan kepedulian terhadap amanat penderitaan rakyat. Mereka tutup mata dan telinga dengan penggusuran-penggusuran atas nama penertiban," sesal Rachma.

DPR kini, sambung Rachma lagi, bak paduan suara.  Apabila ada suara kritis anggota di luar yang tidak sama dengan dirigen fraksi, yang merupakan perpanjangan tangan bos partai, maka mereka akan terancam PAW atau dipecat. Akhirnya, keluhan masyarakat pun masuk laci.

"Jadi sudah tidak bisa diharapkan wakil rakyat bersuara sesuai aspirasi rakyat kecuali 4D; datang duduk diam duit. Nauzubilah min dzalik," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Iran Ancam Gunakan Segala Cara untuk Hadapi Agresi AS

Minggu, 02 Agustus 2026 | 16:01

Serangan Israel Luluhlantakkan Gudang Obat Rumah Sakit Gaza

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:25

GP Al-Washliyah Dukung Kapolri Jadikan Semangat Hoegeng Budaya Kerja Polri

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:12

Kemensos Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Virtual

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:04

PM Thailand Dijadwalkan Kunjungi Indonesia pada 3-4 Agustus

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:45

Bea Cukai Bongkar Dua Kontainer Berisi 7,8 Juta Batang Rokok Ilegal di Sulsel

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:43

BRI Peduli Bantu Peternak Sapi Perah Malang Naik Kelas Lewat Klaster Unggulan

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:33

AS Terapkan Deposit Visa untuk 50 Negara hingga Rp360 Juta

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:22

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Berawal dari Keresahan, Rabundo Tembus Pasar Nasional Berkat Pendampingan BRI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:03

Selengkapnya