Berita

rachmawati/net

Rachmawati: Politisi Salon Yang Memenuhi DPR Itu Tak Bisa Diharapkan Lagi

SELASA, 17 MEI 2016 | 13:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. DPR sudah tak bisa diharapkan lagi. DPR hanya menjadi macan ompong dan tak lebih dari stempel penguasa saja.  

Elit dan akar rumput masyarakat kepada DPR pun menganggap bahwa DPR sudah tak memakili suara rakyat lagi. DPR dianggap hanya mewakili suara sekelompok politikus salon

Menurut politikus senior Rachmawati Soekarnoputri, anggapan masyarakat ini wajar saja. Sebab faktanya memang tak terdengar lagi ada suara kritis dan lantang dari DPR terhadap kebijakan penguasa.


Contloh saja dalam kasus mega-korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BI) yang menyensgarakan rakyat dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Pun demikian dengan RUU tax amnesty.

"Tax amnesty hanya akal-akalan untuk memberikan payung UU terhadap kebijakan surat keterangan lunas (SKL) pelaku koruptor obligor hitam," ungkap Rachma beberapa saat lalu (Selasa, 17/5).

Kini, sambung Rachma, utang Indonesia pun menjadi lebih dari Rp 4.000 triliun dan ini tentu saja menjadi beban rakyat selama 50 tahun ke depan. Belum lagi proyek reklamasi yang sarat dengan korupsi dan pelanggaran, atau memang hanya demi previlege cukng-cukong kapitalis. Bahkan lagi, dalam reklamasi ini terjadi konspirasi antara penguasa dan pengusaha.

"Para politisi salon ini sudah kehilangan sense of crisis dan kepedulian terhadap amanat penderitaan rakyat. Mereka tutup mata dan telinga dengan penggusuran-penggusuran atas nama penertiban," sesal Rachma.

DPR kini, sambung Rachma lagi, bak paduan suara.  Apabila ada suara kritis anggota di luar yang tidak sama dengan dirigen fraksi, yang merupakan perpanjangan tangan bos partai, maka mereka akan terancam PAW atau dipecat. Akhirnya, keluhan masyarakat pun masuk laci.

"Jadi sudah tidak bisa diharapkan wakil rakyat bersuara sesuai aspirasi rakyat kecuali 4D; datang duduk diam duit. Nauzubilah min dzalik," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya