Berita

nurhadi/net

Hukum

Ajudan Nurhadi Diduga Sengaja Disembunyikan

SENIN, 16 MEI 2016 | 17:54 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dua kali memanggil Royani, sopir sekaligus ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Ketidakhadiran Royani diduga disembunyikan oleh pihak tertentu. Pasalnya, selaku ajudan Nurhadi, dia diduga kuat mengetahui seluk beluk kasus suap penanganan perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Diduga saksi ini disembunyikan," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Senin, 16/5).


Dia menambahkan, KPK akan menjemput paksa jika Royani kembali mengabaikan panggilan penyidik. Menurut Yuyuk, Royani termasuk salah satu saksi penting untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani. Termasuk mengungkap dugaan keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap penanganan perkara PK pada PN Jakarta Pusat.

"Jemput paksa masih terus diupayakan," ujar Yuyuk.

Selain upaya menjemput paksa Royani, demi kepentingan penyidikan, KPK juga sudah mengajukan pencegahan terhadapnya. Surat pencegahan terhadap Pegawai Negeri Sipil MA itu telah diajukan ke Ditjen Imigrasi pada 4 Mei 2016 yang berlaku enam bulan ke depan.

‎Diketahui dugaan suap penanganan perkara PK pada PN Jakpus terkuak saat KPK menciduk Panitera Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan pihak swasta bernama Doddy Aryanto Supeno dalam operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Jalan Kramat Raya pada 20 April lalu.

Dari penangkapan, Tim Satgas KPK menyita uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan Rp 100 ribu yang disimpan dalam sebuah paper bag bermotif batik. Uang diduga diserahkan Doddy kepada Edy terkait pengajuan permohonan PK di PN Jakpus.

Penyerahan uang kepada Edy bukanlah yang pertama kali. Sebelum keduanya dicokok KPK, Doddy pernah menyerahkan uang kepada Edy pada Desember 2015 sebesar Rp 100 juta untuk tujuan yang sama.

Dari hasil pengembangan, KPK menelisik dugaan keterlibatan Sekretaris MA Nurhadi dalam kasus tersebut. Penyidik telah mengeledah ruangan kerja Nurhadi dan rumah pribadinya di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari pengeledahan di rumah Nurhadi, penyidik menemukan lima mata uang asing. Tak hanya itu, juga menemukan uang sebesar Rp 354.300.000.

Yuyuk menjelaskan total uang yang disita KPK dari pengeledahan itu mencapai Rp 1,7 miliar. Dengan rincian sebanyak USD 37.603 atau Rp 496.923.850, sebanyak 85.800 dolar Singapura atau Rp 837.281.425, sebanyak 170.000 Yen Jepang atau Rp 20.244.675. Kemudian sebanyak 7.501 Riyal Saudi Arabia atau Rp 26.433.600 dan sebanyak 1.335 Euro atau Rp 19.912.550

Lebih lanjut, Yuyuk menjelaskan pihaknya masih mendalami dari mana uang tersebut didapat Nurhadi. Disamping itu, Penyidik akan mendalami keterkaitan sejumlah uang yang ditemukan dengan kasus yang menyeret Panitera/Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution sebagai tersangka.

"Ini disita karena diduga terkait dengan kasus yang sedang disidik. Uang sedang diselidiki, NHD juga belum diperiksa untuk kebutuhan penyidik menelisik ini," ujarnya. [wah]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya