Kader Nasdem Digarap KPK Terkait Kasus Reklamasi

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus terkait kasus suap pembahasan Raperda zonasi reklamasi dan Raperda tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

Usai diperiksa, Bestari mengaku ditanya seputar peran Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dalam pembahasan Raperda. Meski demikian, Bestari mengaku tidak mengenal Ariesman. Padahal dalam agenda KPK, anggota Komisi D DPRD DKI itu dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Ariesman yang telah menjadi tersangka.

"Kan saya tidak kenal (Ariesman)," ujar Bestari sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jalan Rasuna Sadi, Jakarta, Senin (16/5).

Terkait pembahasan Raperda yang selalu tidak kuorum, Bestari mengaku tidak mengetahui alasan pasti mengapa politisi Kebon Sirih selalu tidak memenuhi sidang pembahasan. Anggota Badan legislasi DPRD DKI itu juga membantah pernyataan Sunny Tanuwidjaja, staf khusus gubernur DKI yang mengatakan pihak DPRD melakukan ancaman agar pembahasan Raperda selalu deadlock alias tertunda.

"Tidak ada, (sidang tertunda) hanya karena beberapa anggota yang tidak setuju. Kemudian ketidakhadiran karena ada hal-hal lain," ujar Bestari.

Fraksi Nasdem di DPRD merupakan salah satu yang setuju adanya proyek reklamasi. Bestari kembali menegaskan tidak mengetahui mengapa sebab seringnya pembahasan dua Raperda tersebut akibat tidak kuorum.

"Tanya sama yang tidak setuju, kalau kita hadir terus selama persidangan," pungkasnya. [wah]