‎. Golkar harus bisa independen dan benar-benar mandiri dalam memilih ketua umum. Jangan sampai Golkar menuruti kemauan pihak-pihak yang menempatkan diri seolah-olah representasi Presiden Joko Widodo.‎
Demikian disampaikan‎ pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjitom Hal ini disampaikan Arie terkait pernyataan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan yang mengklaim Presiden Jokowi tak suka ada ketua umum partai politik merangkap jabatan dengan posisi pimpinan lembaga tinggi negara. ‎
Pernyataan itu dikeluarkan Luhut setelah makan siang dengan calon ketua umum Setya Novanto di Bali, hari ini. ‎
Di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi memang ada dua kader Golkar, yakni Wapres Jusuf Kalla dan Luhut. Namun, JK dan Luhut tidak bisa diposisikan sebagai representasi Jokowi. Posisi Luhut, posisi JK, tentu akan berbeda dengan Jokowi. Jangan dipandang Luhut representasi presiden," kata Arie beberapa saat lalu (Minggu, 15/6). ‎
Arie yakin, ‎Jokowi tak mungkin mengintervensi Golkar karena akan terlalu berisiko. Dan karena itu juga, para pemilik suara di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus bisa membaca situasi. Sebab baik JK dan Luhut sebagai politikus Golkar tetap  punya kepentingan.‎
"Luhut dan JK adalah orang Golkar. Karena itu, keduanya tak bisa dianggap representasi presiden karena keduanya bagian dari Golkar," demikian Arie. [ysa]
