Berita

siti zuhro/net

Golkar Pasti Terpuruk Bila Ketum Terpilih Tak Berintegritas

SABTU, 14 MEI 2016 | 18:11 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Untuk memperbaiki diri, tak cukup bagi Partai Golkar dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan cara modern dan transparan. Hal lain yang lebih penting adalah Golkar sanggup meyakinkan publik bahwa partai ini benar-benar telah memperbaiki diri, dengan salah satunya memilih ketua umum yang bebas dari persoalan.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Siti melihat, proses Munaslub kali ini sudah berjalan baik dengan berbagai upaya perbaikan sistem pemilihan. Misalnya, dengan sosialisasi calon ketua umum dan ublik bisa menyaksikan kampanye itu melalui siaran televisi swasta.

Namun, Siti menekankan, semua kesan baik itu akan hilang apabila ketua umum yang terpilih tidaklah tepat. Menurutnya, ada empat syarat ketua umum Golkar yang baik. Yaitu lulus integritas; memiliki kompetensi atau track record baik terkait dengan posisinya sebagai calon ketua umum; berapasitas dan mampu mengeksekusi program; serta memiliki manajerial dan kepemimpinan yang mengayomi rakyat.


"Persyaratan nomor satu, yakni lulus integritas, tidak bisa ditawar-tawar. Karena poin ini sangat menentukan khususnya menyangkut public trust atau kepercayaan publik terhadap partai. Public trust akan berpengaruh terhadap legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap Golkar," kata Siti beberapa saat lalu (Sabtu, 14/5).

Kata Siti lagi, bahwa orang-orang Golkar sedang berupaya menghadirkan budaya politik baru dengan penyampaian visi misi program calon ketua umum secara terbuka sehingga semua mata bisa menyaksikan. Tradisi politik baru ini bisa positif ketika munaslub mampu memunculkan ketua umum yang terbaik diantara kandidat yang ada.

"Artinya, kepercayaan publik akan utuh ke Golkar kalau ketua umum yang terpilih nantinya adalah yang trusted dan tidak menimbulkan kontroversi," demikian Siti. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya