Buruh, petani, nelayan dan masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak akan membangkang kalau pengampunan pajak atau Tax Amnesty tetap dipaksakan untuk diberlakukan Pemerintahan Joko Widodo.
Pasalnya, dari banyak negara yang menerapkan Tax Amnesty hanya Amerika Serikat di 20 negara bagiannya dan Afrika Selatan yang sukses.
"Sementara lebih banyak yang gagal termasuk Indonesia yang pada tahun 1984 juga menerapkan tax amnesty," jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, pagi ini (Jumat, 13/5).
Dia menjelaskan penerapan tax amnesty akan berdampak negatif terhadap perilaku wajib pajak yang patuh membayar pajak dengan tidak mau membayar pajak.
"Karena rasa keadilan mereka dizolimi dan diberlakukan tidak adil oleh pemerintah dengan menerapkan tax Amnesty bagi pengemplang pajak, penyelundup, penjahat BLBI ,bandar judi gelap, bandar narkoba, mafia property dan para koruptor yang masuk katagori penjahat ekonomi nasional," ungkapnya.
Politikus Gerindra ini menambahkan ketujuh penjahat ekonomi nasional sebagai penerima pengampunan pajak ditambah bonus dibebaskan dari segala denda, bunga dan ancaman hukuman pidana serta hanya membayar 1.5 persen dari pokok utang pajak yang menciptakan rasa ketidakadilan bagi hampir 10 juta wajib pajak yang patuh membayar.
Padahal selama ini ketujuh penjahat ekonomi tersebut telah melakukan kerusakan ekonomi yang sangat masif dengan segala tindak tanduknya menjalankan kegiatan undeground ekonomi seperti meyelundup, ilegal logging, ilegal fishing, korupsi dan juga menghancurkan kehidupan sosial dengan mengedarkan narkoba dan perjudian gelap serta penyeludupan miras.
Sedangkan untuk keluar dari kerusakan ekonomi tersebut dengan pembangunan nasional di Indonesia selama ini dibiayai oleh para buruh petani, nelayan dan masyarakat yang patuh membayar pajak.
"(Jadi) lumrah saja kalau para buruh, petani, nelayan dan masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak akan menolak membayar pajak jika Tax Amnesty diberlakukan oleh Jokowi," tandasnya.
[zul]
