Berita

ilustrasi/net

Forsijakon Berdiri Bukan Untuk Hambat Revisi UU Jasa Konstruksi

JUMAT, 13 MEI 2016 | 05:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Forsijakon), yang merupakan gabungan dari 170 Asosiasi Perusahaan dan Profesi di sektor usaha jasa konstruksi, lahir karena didasari kekhawatiran akan adanya kelompok tertentu yang akan membelokkan revisi UU Jasa Konstruksi, demi kepentingan segelintir pihak.

"Sehingga, bisa merugikan masyarakat banyak, serta para pelaku usaha jasa konstruksi yang selama ini masih berkembang," kata Sekretaris Presidium Forsijakon, Abdul Azis, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 13/5).

"Tanpa adanya pengawasan kita bersama, ditakutkan ada penyimpangan dalam proses revisi. Jadi itu yang mendasari kami membentuk forum ini," sambungnya.


Lebih lanjut, Azis menegaskan, pembentukan forum, sama sekali tidak dimaksudkan menghambat proses revisi UU Jasa Konstruksi.

"Justru kami ingin revisi berjalan transparan dan demokratis sesuai peraturan yang berlaku," tandasnya. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya