Wacana pembentukan bank tanah dengan kebijakan penggusuran saling berkorelasi, khususnya dari segi politik dan ajang pemilihan kepala daerah.
"Pilkada selalu terkait tanah. Pemenang pilkada biasanya mengeluarkan kebijakan penggusuran," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masaardie dalam diskusi di resto Dua Nyonya, Cikini, Jakarta (Kamis, 12/5).
Menurutnya, peta industri properti dan tanah di Ibu Kota Jakarta selalu melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Seperti yang terjadi di Kalijodo, Luar Batang, hingga Kampung Pulo," lanjut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.
Adhie memastikan jika sedari dulu sudah ada bank tanah di Indonesia maka dapat meminimalisir lahan kosong yang ditempati secara ilegal. Dia juga menerangkan jika pentingnya bank tanah dapat mengendalikan gejolak harga tanah yang ada. Serta memberikan aturan yang lebih jelas bagi manajemen pertanahan.
"Kalau BPN (Badan Pertanahan Nasional), mereka cuma bisa menata saja," pungkasnya.
Rencananya, guna memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, bank tanah ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2016 dengan total aset Rp 6,8 triliun. Pemerintah sedang memperhitungkan beberapa skema penyediaan tanah, begitu juga dengan potensi peningkatan aset setiap tahunnya.
Untuk itu, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan masih memfinalisasi konsep penyediaan tanah oleh lembaga terakhir. Dalam kajian terakhir pihak Kemenkeu, bank tanah akan beroperasi sebagai penghimpun tanah yang menginventarisasi tanah, data lengkap dan terpadu mengenai tanah negara, untuk kementerian/lembaga atau BUMN pelaksana proyek infrastruktur.
Konsep bank tanah sendiri, sudah diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, Swiss, dan Swedia sejak tahun 1800-an. Bank Tanah ini akan dioperasikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelolaan Aset di bawah Kemenkeu.
[wah]
