Berita

rachmawati/net

Penguasa Saat Ini Penuh Anomali Dan Hipokrit

KAMIS, 12 MEI 2016 | 00:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penguasa saat ini penuh anomali dan hipokrit. Di bawah rezim ini mana bisa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum.

Demikian disampaikan politikus senior Rachmawati Soekarnoputri. Rachmawati pun memberi contoh, misalnya, ada KUHAP pasal 77. Namun KUHAP ini ditabrak untuk membebaskan tersangka kasus gratifikasi dan rekening gendut Komjen Budi Gunawan dari jerat hukum.

Contoh lain, sambungnya, ada buron koruptor obligor hitam pengemplang pajak Mega skandal BLBI. Namun ternyata buronan akan dikasih pengampunan dengan rencana tax amnesty.


"Dan masih banyak anomali lainnya. Tapi kalau nenek-nenek mencuri 3 batang kayu bakar karena lapar para penegak hukum dari polisi sampai dengabn hakim bertindak garang dan pelaku msk penjara," kata Rachmawati beberapa saat lalu (Rabu, 11/5).

Rachma mengingatkan, ketidakadilan hukum oleh penguasa akan menuai dampak ketidakpercayaan publik terhadap polisi dan peradilan serta akan terjadi maraknya kriminalitas dan kasus suap hakim.

"Contoh terang benderang sejak kasus BG sampai hakim Sarpin membebaskan yang bersangkutan dan BG malah diangkat jadi Wakapolri," jelasnya.

Di saat yang sama, sambungnya, kasus-kasus kriminal jatanras dari begal sampai pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain terus terjadi. Ini bisa terjadi selama penguasa hipokrit menggunakan kekuasaan memanipulasi hukum dari kebenaran dan keadilan demi oligarki kekuasaan rezim.

"Maka soon or later akan terjadi chaos. Jadi elayaknyalah para penegak hukum Polri-Kejagung dan Kehakiman harusnya dipimpin oleh individu bersih wibawa dan amanah. Ayo tolak penegak hukum korup," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya