Berita

rachmawati/net

Penguasa Saat Ini Penuh Anomali Dan Hipokrit

KAMIS, 12 MEI 2016 | 00:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penguasa saat ini penuh anomali dan hipokrit. Di bawah rezim ini mana bisa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum.

Demikian disampaikan politikus senior Rachmawati Soekarnoputri. Rachmawati pun memberi contoh, misalnya, ada KUHAP pasal 77. Namun KUHAP ini ditabrak untuk membebaskan tersangka kasus gratifikasi dan rekening gendut Komjen Budi Gunawan dari jerat hukum.

Contoh lain, sambungnya, ada buron koruptor obligor hitam pengemplang pajak Mega skandal BLBI. Namun ternyata buronan akan dikasih pengampunan dengan rencana tax amnesty.


"Dan masih banyak anomali lainnya. Tapi kalau nenek-nenek mencuri 3 batang kayu bakar karena lapar para penegak hukum dari polisi sampai dengabn hakim bertindak garang dan pelaku msk penjara," kata Rachmawati beberapa saat lalu (Rabu, 11/5).

Rachma mengingatkan, ketidakadilan hukum oleh penguasa akan menuai dampak ketidakpercayaan publik terhadap polisi dan peradilan serta akan terjadi maraknya kriminalitas dan kasus suap hakim.

"Contoh terang benderang sejak kasus BG sampai hakim Sarpin membebaskan yang bersangkutan dan BG malah diangkat jadi Wakapolri," jelasnya.

Di saat yang sama, sambungnya, kasus-kasus kriminal jatanras dari begal sampai pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain terus terjadi. Ini bisa terjadi selama penguasa hipokrit menggunakan kekuasaan memanipulasi hukum dari kebenaran dan keadilan demi oligarki kekuasaan rezim.

"Maka soon or later akan terjadi chaos. Jadi elayaknyalah para penegak hukum Polri-Kejagung dan Kehakiman harusnya dipimpin oleh individu bersih wibawa dan amanah. Ayo tolak penegak hukum korup," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya