Berita

dedi iskandar batubara/net

Anggota DPD: Pernyataan Saut Situmorang Sangat Berbahaya

SELASA, 10 MEI 2016 | 09:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara menyesalkan pernyataan Pimpinan KPK Saut Situmorang yang dinilainya sangat tidak beretika. Senator asal Sumatera Utara ini menyarankan agar Saut mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK.

"Pernyataan Saut Situmorang itu jelas mengabaikan kode etik KPK itu sendiri," kata Dedi Iskandar dalam keterangan persnya, Selasa (10/5).

Sebagai pejabat publik, lanjut Dedi, Saut tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan seperti itu. Apalagi secara publik di media massa yang menyinggung organisasi atau kelompok tertentu. Bagi dia, kata-kata Saut yang mengaitkan pelaku kejahatan khususnya korupsi dengan HMI sangat berbahaya.


"Generalisasi tentang kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya, pimpinan KPK khususnya Saut Situmorang harus bijak menyikapi berbagai persoalan terkait korupsi," ujarnya.

Dedi menyarankan sebaikya Saut tidak mendeskreditkan pihak atau lembaga tertentu yang justru pada akhirnya bisa mencederai sistem demokrasi serta membuat suasana bangsa yang tidak kondusif.

"Terlebih lagi organisasi atau kelompok yang bersifat keagamaan seperti HMI. Pernyataan Saut Situmorang bisa dianggap memasuki wilayah SARA," sebutnya.

Dedi juga menilai pernyataan Saut selain tidak etis juga bersifat tidak adil. Dia tidak menyebut koruptor dari organisasi atau kelompok-kelompok lain yang justru banyak, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Perilaku tidak etis dan tidak dail ini tentu akan dicatat masyarakat. Wajar jika kader dan alumni HMI dan semua pihak yang ingin menjaga kerukunan nasional memprotesnya.

"Tidak ada jalan lain dari kekeliruan kecuali Saut mundur. Tidak cukup hanya minta maaf, proses hukum dan keadilan biarkan berbicara," tukas Dedi yang juga aktivis KNPI dan Al-Washliyah ini. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya