Berita

basuki purnama/net

Nusantara

Ahok: Penggusuran Di Jalan Lauser Mungkin Ditunda

SENIN, 09 MEI 2016 | 15:27 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Penggusuran rumah warga di kawasan Lauser, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan ditunda.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Alasan penundaan karena saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menganalisa apakah penggusuran tersebut mendesak atau tidak.

Ahok mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, dan pihak PT PAM Jaya.


"Saya tanya sama mereka, alasannya apa mau digusur? Salah satu ada yang mengatakan itu jalur hijau. Kami juga enggak mungkin mengizinkan orang tinggal di jalur hijau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5).

Ahok menerangkan, di kawasan yang terletak di belakang RS Pusat Pertamina itu hanya tersisa delapan pegawai PT PAM Jaya. Sisanya, oknum yang menyewakan lahan kepada orang lain.

Namun, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih belum memutuskan apakah warga di Jalan Lauser akan mendapatkan ganti rugi apabila tempat tinggalnya digusur.

Karena itu, Ahok menilai eksekusi penggusuran bisa saja ditunda bila dirasa tidak terlalu mendesak.

"Sementara bisa enggak kita tunda? Bisa saja. Kalau enggak mendesak bisa enggak? Bisa saja. Di sungai, waduk, buat tanggul, baru enggak bisa," kata Ahok.

Beberapa waktu lalu, perwakilan warga Jalan Lauser telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Warga mengklaim sudah tinggal di tanah tersebut puluhan tahun lalu.

Sampai saat ini warga sudah menerima surat peringatan pertama yang dilayangkan PAM Jaya pada 29 April 2016 lalu, yang pada intinya PT PAM Jaya akan menyerahkan aset berupa tanah yang dihuni warga seluas 2.084 meter persegi itu kepada Pemprov DKI Jakarta.

Lahan tersebut memang pernah dimiliki PAM Jaya. Namun sekitar tahun 1950-an, PAM mengizinkan pegawainya untuk tinggal di sana. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya