Berita

Saut Situmorang

Kecam Saut, Alumni HMI Dinilai Sedang Kuatir Jadi Target KPK

JUMAT, 06 MEI 2016 | 21:06 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) semestinya tidak berlebihan dalam menanggapi pernyataan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

"KAHMI semakin mengungkapkan ketersinggungannya kepada Saut Situmorang, semakin terang benderang bahwa ada yang nggak beres dengan pola perkaderan politik di HMI," tegas mantan Ketua Umum PB HMI Syahrul Efendi Dasopang petang tadi.

Menurutnya, pernyataan Saut sebaiknya dijadikan sebagai momentum untuk melakukan koreksi diri. Bahkan perlu ada gerakan introspeksi, jangan menunggu orang luar mengecam HMI. Karena memang banyak alumni HMI yang tersangkut kasus korupsi. [Baca: KAHMI Tersinggung, Minta Saut Situmorang Mundur Dari KPK]


"TNI bagus cara mereka mereformasi mental dan profesionalisme mereka. HMI dan KAHMI saya kira perlu segera mereformasi dirinya agar tidak memalukan banyak dari alumni HMI tersangkut pidana korupsi," ungkap Syahrul mengingatkan.

Menurut Syahrul banyak alumni HMI tersangkut kasus karena perkaderan HMI terlalu berorientasi politik. Dan itu pun politik praktis. [Baca: Kenapa Saut KPK Dikecam, Bahkan Cak Nur Pernah Minta HMI Dibubarkan]

"Sekiranya kritik semacam itu yang melontarkan saya, pasti dianggap biasa. Tapi karena yang melontarkan adalah orang luar HMI seprti Saut Situmorang, reaksi HMI jadi lain. Berarti sebenarnya secara material kritik atau ma qola, tidak ada masalah. Yang jadi masalah bagi mereka yang berang itu adalah subjeknya atau man qola-nya," beber Syahrul.

Syahrul juga menduga alumni HMI bereaksi keras kepada Saut karena sedang dilanda kecemasan. "Mungkin mereka membayangkan, jangan-jangan KPK lagi menargetkan pejabat-pejabat HMI nih. Kenapa harus cemas dengan KPK? Kalau benar dan tidak bersalah, kan tidak perlu cemas. HMI dan KAHMI harus adil sejak dari pikiran," tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah alumni HMI menyayangkan pernyataan Saut. Bahkan, Rapat Koordinasi Nasional III Majelis Nasional KAHMI yang sejak dua hari lalu berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat, membahas pernyataan Saut itu.

Forum Rakornas KAHMI menuntut Saut Situmorang meminta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronik nasional selama 5 hari berturut-turut dan meminta Saut mundur dari jabatan pimpinan KPK.

Kemarahan alumni HMI disulut pernyataan Saut di acara talk show bertajuk "Harga Sebuah Perkara", di TV One, pada Kamis malam (5/5).  Dalam talk show itu, Saut menyayangkan para mahasiswa cerdas yang bisa berubah menjadi koruptor ketika duduk di pemerintahan. Dia kemudian menyinggung LK 1 yaitu tahap pengkaderan paling dasar di HMI sebagai pertamsilan.

"Mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau HMI minimal (mengikuti) LK 1, tapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat," kata Saut. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya