Berita

Syarif/Net

Nusantara

Syarif Gerindra Minta Ahok Benar-benar Terbuka Soal Penertiban Lahan

JUMAT, 06 MEI 2016 | 14:10 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Basuki dihimbau untuk lebih terbuka atas keputusannya menertibkan lahan di lima wilayah dalam bulan ini, yakni kawasan Leuser Kebayoran Baru, Rawa Jati, Benhil, Klender, dan Luar Batang.

"Saya sih minta kepada Gubernur berkali-kali, kalau perencanaannya dibuka ke publik," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif ketika dihubungi, Jumat (6/5).

Dia menilai, Pemprov DKI harus jeli bahwa dengan menertibkan suatu lahan masyarakat tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga mata pencaharian. "Rusunnya yang tersedia seperti ini (kurang) orang kehilangan pekerjaan, anak sekolah juga," ungkapnya.


Bahkan dalam kenyataannya, lanjut Syarif, janji-janji Ahok yang menjamin pendidikan anak-anak yang terkena gusur tidak terlaksana dengan baik.

"Silahkan lihat, kita bisa cek bareng-bareng, rusun mana? Rawa Bebek ayo kita cek. Tidak ada anak sekolah dijemput. Tapi karena ketidakberdayaan warga itu ya sudah mau bagaimana lagi, akhrinya meratapi penderitaan," sesalnya.

Syarif juga menilai Ahok sejauh ini terlalu banyak alibi. "Mau membeli tanah warga untuk diwakafkan kan katanya, ah macam-macam," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Syarif mengakui dirinya merasa terpukul dan khawatir peristiwa Mbah Priuk kembali terulang di Jakarta Utara.

"Saya sebenarnya ngebatin juga ya, saya khawatir itu terulang lagi, ngeri, dekapitalisasi orang yang berkepentingan kan," tukas dia. [rus]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya