SENIN 25 April 2016 ramai terberitakan bahwa gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan banyak pihak yang memberi bantuan makanan kepada warga Pasar Ikan yang tinggal di perahu.
Menurut dia, kondisi seperti ini banyak dipolitisasi oleh pihak lain. "Yang kasih makan mah keterlaluan, cuma kasih makan enam orang lagi. Sampai kapan tahannya? Sampai pilkada juga nanti dilupain," ujar Ahok di Lapangan IRTI Monas, Senin (25/4/2016). Ahok mengatakan, dia mampu membantu lebih banyak warga melalui kebijakan Pemerintah Provinsi DKI daripada yang bisa diberikan pihak tersebut. "10.000 orang juga saya piara boleh makan gratis. Jadi, jangan dipolitisasi dan didramatisasi," ujar Ahok.
Posko-posko kemanusiaan memang sudah bermunculan di Kampung Luar Batang. Di antaranya adalah posko dari Front Pembela Islam, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Baznas, dan Lembaga Nasional Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU). Pemprov DKI Jakarta sebelumnya membongkar semua bangunan yang berada di Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya di RW 04. Sebagian warga sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek dan Marunda. Ada pula warga yang masih bertahan di lokasi penggusuran. Sebagian dari mereka tinggal di perahu. Berita yang sama serentak diberitakan oleh kompas.com NBC Indonesia, indonesianewsagency.com, news.babe.co.id, tribunepekanbaru.com, tokohindonesia.com dan lain sebagainya.
Yang menarik adalah banyak pihak melalui medsos antusias mendukung pernyataan Ahok tentang bantuan terhadap warga Pasar Ikan tergusur. Bahkan banyak pula yang mengecam para pemberi bantuan dengan kata-kata yang tajam menyakitkan.
Akibat terlalu sering menghadapi berita bohong yang berkeliaran di media sosial mau pun media massa, maka saya selalu skeptis terhadap berita masa kini apalagi berita bahwa Ahok menyebut pemberian bantuan kemanusiaan sebagai politisasi dan dramatisasi bahkan keterlaluan. Rasanya mustahil seorang pejabat tinggi Indonesia yang semua tentunya sudah disumpah untuk menaati UUD dan Pancasila menyatakan sebuah pernyataan yang sama sekali tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus juga Hak Asasi Manusia yang sudah ditetapkan oleh PBB dan dianut oleh Republik Indonesia mau pun makna yang tercantum dengan Surat Kontrak Politik yang ditandatangani oleh Ir. H. Joko Widodo pada masa kampanye diri sebagai cagub Jakarta yang telah terpilih menjadi Gubernur Jakarta dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur, kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Mustahil seorang gubernur Jakarta sampai hati menyatakan kalimat "Yang kasih makan mah keterlaluan, cuma kasih makan enam orang lagi. Sampai kapan tahannya? Sampai pilkada juga nanti dilupain," demi menegaskan komentar bahwa memberi bantuan bagi para warga Pasar Ikan sebagai suatu sikap dan perilaku keterlaluan. Kemustahilan itu masih ditambah sesumbar bahwa 10.000 orang pun Ahok bisa kasih makan tetapi pada kenyataan tidak dilakukan. Lebih mustahil lagi bagi saya untuk percaya bahwa ada bahkan banyak pihak yang mendukung pelecehan Ahok terhadap para pemberi bantuan kemanusiaan bagi para warga Pasar Ikan yang sedang menderita. Mustahil bahwa masyarakat Indonesia yang menganut falsafah bangsa yang tersurat dan tersirat pada Pancasila sampai bisa sedemikian lupa diri sehingga bersemangat mendukung sikap, perilaku dan ucapan seorang pemimpin Indonesia yang lebih mirip Adolf Hitler ketimbang Muhammad Hatta.
Apalagi penggusuran di DKI Jakarta termasuk penggusuran di Luar Batang sudah dinyatakan oleh LBH Jakarta mau pun tidak kurang dari seorang mantan ketua MK Prof. Mahfud MD sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak tahu pendapat Presiden Jokowi sebab sampai naskah ini saya tulis, belum terdengar pernyataan Presiden Jokowi mengenai penggusuran-penggusuran warga Jakarta yang bertolak belakang dengan isi surat kontrak politik yang ditandatangani oleh beliau di masa kampanye untuk menjadi gubernur Jakarta.
Namun fakta sejarah membuktikan bahwa di masa Ir. H. Joko Widodo menjadi walikota Solo mau pun gubernur Jakarta, putera Solo yang berjiwa kerakyatan sejati ini tidak pernah melakukan penggusuran secara paksa tanpa musyawarah mufakat dengan rakyat .
Bahkan MURI telah menganugerahkan penghargaan bagi Walikota Solo Jokowi yang berhasil mengajak para PKL pindah ke lokasi baru yang dikehendaki oleh pemerintah kota Solo secara manusiawi sesuai sila kemanusiaan adil dan beradab mau pun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penghargaan MURI kepada Jokowi sebagai walikota Solo dianugerahkan dengan harapan apa yang dilakukan walikota Solo yang kini telah menjadi Presiden Indonesia itu bisa menjadi suri teladan bagi para pemimpin bangsa lainnya yang bersemangat melakukan pembangunan dengan terpaksa memindah rakyat ke lokasi permukiman mau pun penafkahan baru. Saya pribadi tetap meragukan kebenaran segenap berita masa kini tentang sikap dan ucapan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tentang bantuan kemanusiaan terhadap warga tergusur di Pasar Ikan.
Namun andaikata keraguan saya keliru dan segenap berita itu benar, maka mohon keraguan saya dimaafkan dan layak disayangkan bahwa seorang gubernur Jakarta masa kini tidak sudi meneladani sikap dan perilaku kemanusiaan dan kerakyatan yang telah disuriteladankan oleh walikota Solo yang kemudian menjadi gubernur Jakarta dan kini telah terpilih oleh rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sayang, oh, sayang!
*Penulis adalah budayawan pembelajar makna kemanusiaan dan kerakyatan
