Proyek reklamasi yang ideal sebaiknya diperuntukkan bagi kawasan industri terpadu. Jadi, dalam satu kawasan selain ada pusat industri, juga terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara.
"Bukan untuk membangun kawasan privat komersil, yang hanya merusak ekosistem pantai dan habitat mangrove," ujar anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono pagi ini, Jumat (29/4).
Dengan membangun kawasan industri terpadu, kepadatan lalu lintas logistik ke kawasan industri menurun.
"Produk barang kita pun bisa bersaing, karena ongkos logistiknya murah dan cepat. Selama ini, logistik dari pelabuhan harus dikirim ke Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Padahal, ongkos logistik di darat sangat mahal. Semakin panjang akses logistik, semakin tidak aman dan mahal," ungkap Bambang.
Politikus Gerindra dari dapil Jatim I ini mencontohkan, di Osaka, Jepang dan Shanghai, Tiongkok, pelabuhannya terintegrasi dengan kawasan industri. Jaraknya pun 3 kilometer dari pantai. [Baca:
Reklamasi Mestinya Berjarak 3 Km Dari Bibir Pantai]
Bahkan, di Hongkong jaraknya 8 kilometer. "Inilah yang paling ideal dan bijak dari proyek reklamasi yang dilakukan," ujarnya.
Di hampir semua negara di dunia, tambah Bambang, kawasan industrinya dibangun di pinggir pantai. "Saran saya, kembalikan saja proyek reklamasi ke fungsi publik. Reklamasi ini bagus kalau memang peruntukkannya bagus. Saya bukan tidak setuju reklamasi, sepanjang benar cara mereklamasinya dengan tidak merusak habitat dan tidak dipakai untuk kebutuhan privat,†jelasnya.
Bambang menyarankan, jika Gubernur DKI ingin membangun kawasan hunian, sebaiknya ke selatan, barat, atau timur Jakarta yang lahannya masih luas. Sangat tidak bijak menurut Bambang, bila membangun kawasan hunian dengan mereklamasi pantai utara Jakarta.
"Apa yang dilakukan Ahok dengan mereklamasi pantai utara Jakarta adalah tindakan bodoh, karena akan memperparah titik kemacetan ke arah utara Jakarta," pungkasnya.
[zul]
