Berita

ilustrasi/net

KNPI Desak Pemerintah Tuntaskan Tapal Batas Laut Dengan 10 Negara Tetangga

KAMIS, 28 APRIL 2016 | 07:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan tapal batas laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, seperti Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok.

Desakan ini disampaikan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Rifai Darus, sebagaiman keterangan kepada redaksi (Kamis, 28/4). Saat ini, Darus sedang berada di Bangka, dalam rangka Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda yang digelar KNPI di di Pantai Matras Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami mencermati bahwa permasalahan tapal batas laut, patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam penyelesaian tapal batas tersebut perlu dilakukan dengan semangat perdamaian, berdaulat dan bermartabat demi tegaknya kedaulatan NKRI," kata Darus.


Hal senada disampaikan Sekjen KNPI, Sirajuddin Abdul Wahhab. Kata Siraj, KNPI juga pemerintah Indonesia agar mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur laut, dalam rangka percepatan konektivitas sarana perhubungan antar pulau-pulau di Indonesia, serta peningkatan sarana komunikasi sebagai pendukung arus transportasi manusia, barang dan jasa, demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

"Dan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia di sektor maritim, pemerintah Indonesia harus serius menyediakan dan menempatkan infrastruktur pendidikan diseluruh provinsi-provinsi kepulauan, seperti sekolah khusus maritim baik ditingkat SMK, perguruan tinggi, serta pusat penelitian dan pengembangan maritim Indonesia, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat kepulauan," demikian Siroj. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya