. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses pembangunan pesisir Di DKI Jakarta harus sepenuhnya dikendalikan pemerintah, dan bukan oleh swasta. Untuk itu, Bappenas diperintahkan untuk menyelesaikan desain besar pembangunan pesisir yang terintegrasi sehingga jadi pegangan dalam implementasinya.
Sebagai Ibukota Negara, kata Jokowi, Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, baik dalam hal penyediaan kualitas air bersih dan air minum, mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi alur sungai dan pengendalian banjir.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahan pembuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta yang membahas reklamasi Teluk Jakarta (Rabu, 27/8).
Presiden mengingatkan bahwa penurunan muka tanah di DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, rata-rata 7,5-12 cm per tahun. Diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030.
"Akibatnya, pada saat tersebut 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya secara gravitasi ke teluk Jakarta," ungkap Prsesiden ujar Presiden.
Melihat kondisi ini, Presiden mengatakan bahwa pengendalian sumberdaya air dan lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, lanjut Presiden, pembangunan pesisir ibu kota negara atau disebut NCICD yang sudah digagas cukup lama akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta.
"Jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta. Dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi meskipun kita undang ketua KPK," kata Presiden, sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit
Menurut Presiden yang harus dibicarakan dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang strategis, besar dan visioner ke depan untuk mengantisipasi yang mungkin akan terjadi pada tahun 2030, ketika Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut.
Jokowi menekankan tiga hal yang harus dipenuhi dalam pembangunan pesisir Ibu Kota Negara. Yaitu aspek lingkungan, baik biodata laut maupun manggrove; aspek hukum, mengikuti kaidah-kaidah serta aturan-aturan hukum yang berlaku; dan aspek sosial, khususnya berkaitan dengan kehidupan nelayan.
[ysa]
