Rini Soemarno Ke Yogyakarta, Mahasiswa Panama Surati Jokowi Agar Memecatnya

. Menteri BUMN Rini Soemarno seakan tak punya rasa malu lagi. Buktinya, meskipun namanya tercantum dalam Panama Papers namun seakan-akan tak bermasalah. 

‎Karena itulah, momen kedatangan Rini Soemarno dimanfaatkan oleh mahasiswa Aliansi Persatuan Nasional Mahasiswa (Panama) untuk menyuarakan aspirasi. Jurubicara Panama, Ferli, menyatakan hingga hari ketujuh, aksi mogok makan di halaman DPRD DIY terus dilakukan dan mereka tetap meminta Rini Soemarno mundur dari jabatan.

‎"Mahasiswa minta Pak Joko Widodo, Presiden RI segera memecat dan mengganti dengan yang lebih baik," kata Ferli dalam keterangannya (Rabu, 27/4). 

‎ ‎Merespon kedatangan Rini Soemarno ke Yogyakarta tersebut, mahasiswa juga mengirimkan surat via pos kepada Presiden Joko Widodo yang berisikan aspirasi tuntutan.‎ Ferli menyebutkan bocornya dokumen dari Mossack Fonseca yang segera di rilis dalam Panama Papers secara serentak, yang kemudian telah dikaji oleh wartawan investigasi dari berbagai negara, perlu ditelaah oleh pemerintah RI. Utamanya terkait sejumlah data dan nama-nama pejabat negara yang ada di dalamnya. 

‎Mahasiswa dalam aliansi PANAMA, berkirim surat ke Presiden Joko Widodo karena meyakini nama-nama yang ada di dokumen yang bocor itu adalah pelaku kejahatan, pejabat negara menghindari pajak dan menumpuk kekayaan di perusahaan bebas pajak di luar negeri. 

‎"Ada 2.961 nama dan badan usaha milik orang Indonesia dengan nilai Rp 11.400 triliun. Itu dana besar hasil kejahatan dan pengemplangan pajak yang seharusnya dibayar ke negara," katanya. 

‎Ferli menyatakan masyarakat perlu tahu fakta bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negar (APBN P) tahun 2015 hanya Rp 1.936 triliun, jumlahnya uang gelap lebih dari 6 kali lipat. Utang Indonesia per 2015 mencapai Rp 4.376 triliun.‎ Sementara itu, ada banyak kebutuhan proyek pembangunan nasional infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang harus dibiayai.‎

‎"Pemerintah harus tegas, menindak pejabat dan korporasi yang terlibat di Panama Papers lewat penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan lain-lain," kata Ferli, satu wakil juru bicara Aliansi Panama.‎

‎Pemerintah dan legislatif diingatkan jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak. Termasuk nama politisi, pengusaha nasional, perusahaan hingga pejabat negara yang terekam dari data offshore seperti Rini Soemarno, Menteri BUMN. ‎Di beberapa negara, seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaigsson mundur dari Perdana Menteri setelah didesak rakyatnya karena masuk data dokumen Mossack Fonsecca.‎

‎"Rini juga bertanggungjawab atas keluarnya ijin prinsip perpanjangan JICT selain menjadikan BUMN liberal dan tidak sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rini menghambat terlaksanakanya Nawacita yang dicanangkan Presiden," demikian Ferli. [ysa]‎