Berita

Hukum

Ongen: Kalau Tidak Bebas, Hukum Sudah Diperkosa Kekuasaan!

SELASA, 26 APRIL 2016 | 19:19 WIB | LAPORAN:

Yulian Paonganan alias Ongen menjalani sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Ongen yang mengenakan kemeja garis warna hitam dan celana hitam itu berteriak merdeka.

"Saya yakin bebas, kalau tidak bebas hukum berarti sudah diperkosa oleh kekuasaan," terang dia usai persidangan.


Ongen dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan berhenti mengkritik pemerintah.

"‎Saya tidak akan pernah berhenti kritik selama kritik saya sesuai ilmu yang saya pelajari, saya Doktor Maritim dan saya selalu kritik kebijakan Jokowi tentang poros Maritim sampai kapan pun saya tidak akan berhenti kritik pemerintah siapapun. Selama itu tidak sesuai ilmu yang saya pahami dan universal bilang itu keliru saya akan lakukan perlawanan," jelasnya.

Soal drone karyanya yang dipamerkan di TNI AD, Ongen mengatakan dirinya mengapresiasi sikap TNI meski dirinya dipenjara. "Karya saya untuk bangsa Indonesia, meski banyak negara asing ingin membeli paten dengan dollar yang menggiurkan, tapi saya menolak, karena saya cinta tanah air," ujarnya seraya menyebut yang memenjarakan dirinya adalah rezim yang tidak nasionalis.

Sementara di luar Pengadilan, ribuan Massa yang tergabung dari Kamerad dan Aliansi Kader HMI se Jakarta serta Laskar Merah Putih memberikan dukungan kepada Ongen. Membawa bener, poster dan ikat kepala mereka meminta PN memutus Ongen bebas.

"Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada Ongen, karena dia adalah tokoh demokrasi yang suaranya dibungkam oleh pemerintah," ujar Wasekjen PTKP PB HMI, Aziz Fadirubun dalam orasinya.

Aziz menilai apa yang dilakukan Ongen di twiter tidak ada apa-apanya dibanding para maling uang negara. Maka dirinya mendesak PN selatan untuk membebaskan Ongen demi demokrasi Indonesia. "Bebaskan Ongen, kami tidak ingin ada pembungkaman demokrasi," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Presedium Kamerad, Haris Pertama. Menurutnya, Ongen korban rezim anti kritik Jokowi. Sebaiknya Hakim PN Selatan memvonis bebas Ongen. "Kita akan kawal jalannya persidangan ini, besok kita hadir dengan massa yang lebih banyak," kata Haris.

Dalam orasinya, Haris mengatakan sebagai anak bangsa yang punya karya besar untuk bangsa, tidak pantas diperlakukan seperti ini. "Kita harus lawan, lawan peradilan dagelan. Kami mendukung Ongen, kami siap melawan rezim Jokowi yang anti kritik," tandas Haris.

Secara terpisah JPU Sangaji mengatakan tanggapan atas eksepsi yang akan dilakukan minggu depan. Pihaknya akan menjawab semua eksepsi terdakwa.

"Kami akan menanggapi eksepsi minggu depan Selasa tanggal 3 Mei dengan agenda jawaban eksepsi nanti kami akan memberikan semua tangapan atas eksepsi terdakwa," ujar Sangaji. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya