Berita

Reklamasi Tak Sesuai Dengan Visi Maritim Yang Diusung Jokowi

SENIN, 25 APRIL 2016 | 03:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah menolak proyek reklamasi. Karena merusak ekosistem laut, juga akan mematikan nelayan sekitar. Selain itu pula reklamasi tidak sesuai dengan visi maritim yang diusung Pemerintahan Jokowi.

Penolakan tersebut disampaikan dalam acara saat aksi kampanye "Selamatkan Bumi' di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Aksi para kader Pemuda Muhammadiyah yang menamakan diri sahabat Indonesia Hijau ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional yang jatuh pada tanggal 22 April.


"Indonesia negara yang sangat luas, kenapa harus menimbun lautan? Bukankah kita ini memproklamirkan diri sebagai negara maritim?" ungkap Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PP Pemuda Muhammadiyah, Andi Fajar Asti.

"Solusi untuk lahan pemukiman bukan menambah lahan di perkotaan, tapi melakukan pemerataan pembangunan ke daerah daerah. Sehingga sebaran penduduk juga akan merata," sambung kandidat doktor Universitas Negeri Jakarta ini.

Pemuda Muhammadiyah juga menyoroti banyaknya praktek korupsi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Misalnya sektor kehutanan, pertambangan dan beragam bentuk alih fungsi lahan lainnya.

Sekretaris Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman mengungkapkan korupsi itu jamak terjadi mulai dari proses perijinan, penebangan, ekspor dan sampai pada saat penyetoran penerimaan negara.

"Praktek korupsi ini telah menyebabkan hancurnya lingkungan yang mengakibatkan kebakaran dimana mana, kebanjiran, longsor dan pemanasan global," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya