Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta saat ini bukan lagi konsumsi elite.
Masyarakat bahkan anak sekolahan juga mengikuti perkembangan pembelian lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Mereka tahu ada kerugian negara di balik pembelian lahan seluas 3,6 hektar seharga Rp 755 miliar tersebut.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menceritakan, suatu waktu dirinya pernah berbincang dengan siswa SMA saat bertemu di jalan. Anak itu menyebut pembelian lahan RS Sumber Waras adalah kerugian negara.
Padahal waktu itu Prijanto tidak kenal dengan anak SMA itu.
"Ada anak SMA yang hampiri saya, karena waktu itu dia lihat saya di televisi, dia bilang Pak Pri, jelas pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara," ujar Prijanto mengutip pernyataan anak SMA tersebut.
"Itu kata anak SMA loh, yang enggak punya gelar sarjana hukum saja tahu itu korupsi," sambung Prijanto memberi penilaian.
Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak pandang bulu dalam menegakkan supremasi hukum, terkait kasus pembelian lahas RS Sumber Waras (RSSW), yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Agar KPK tetap bekerja profesional dalam menangani dugaan korupsi tersebut, dia mengimbau publik ikut melakukan pengawalan.
"Harus kita kawal dan tekan secara masif agar KPK bekerja profesional dan maksimal ungkap kasus Sumber Waras," tandasnya.
[zul]
