Berita

yayat supriatna/net

Politik

Yayat: Belum Ada Program Yang Memberdayakan Warga Miskin Jakarta

KAMIS, 21 APRIL 2016 | 18:58 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Lewat kebijakan penggusuran pemukiman kumuh, Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan pemindahan tanpa melakukan pemberdayaan masyarakat.

Hal itu dikatakan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna. Dia menilai, seharusnya program penataan kawasan kumuh didukung program pemberdayaan masyarakat.

"Yang harus dipikirkan bagaimana kehidupan keberlanjutan mereka, karena sampai saat ini belum terlihat program yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat," ujar Yayat dalam sebuah diskusi "Jakarta dan Penggusuran Untuk Siapa?" di Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Kamis (21/4).


Tak hanya itu, lanjut Yayat, usai melakukan relokasi warga miskin ke rumah susun, Pemprov DKI memiliki kewajiban pembimbingan agar warga bisa bertahan.

Di sisi lain, dia mengetahui saat ini Pemprov DKI kini tengah menjalankan program seratus kosong seratus untuk meningkatkan pelayanan kondisi pemukiman. Yaitu sebuah program untuk mengoptimalkan pelayanan air minum, menghilangkan kawasan kumuh, dan memperbaiki program sanitasi.

Meski begitu, terkait penghapusan kawasan kumuh, ia mengimbau Pemprov DKI Jakarta turut melakukan program rehabilitasi agar fungsi kawasan menjadi lebih baik.

"Kota ini didorong supaya bisa mengnihilkan kawasan-kawasan kumuh, mencoba meningkatkan kualitas kekumuhan itu dengan pogram rehabilitasi atau peningkatan fungsi kawasan menjadi lebih baik lagi," katanya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya