Berita

ilustrasi/net

Sistem Pembayaran BPJS Tak Sesuai Harapan

SENIN, 18 APRIL 2016 | 11:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sistem pembayaran yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selama ini tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Sebab, anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Sudrajat, sistem pembayaran BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selama ini mengunakan Sistem Kapitasi dengan jalan membayar tetap berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Dampaknya, Sistem Jaminan Kesehatan tersebut memiliki banyak efek negatif kepada masyarakat.
 
"Banyak kenyataan Sistem Pembayaran BPJS ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa efek negatif yang membuat langkah mundur pada jaminan sosial bidang kesehatan di negara ini," jelas Adang.
 

 
Menurut Adang, beberapa aspek negatif akibat sistem pembayaran BPJS tersebut, yaitu, pertama FKTP menjadikan peserta yang berobat sebagai biaya atau beban (cost). Sehingga, hal ini akan membayar dokter dengan harga yang murah.
 
"Akibatnya, dokter bekerja tidak dengan hatinya. Pasien akan kapok berobat karena rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan, atau FKTP akan dengan cepat merujuk pasien ke fasilitas kesehatan di atas nya," jelas dokter bidang Avasinologi alumnus Unpad Bandung ini. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya