Berita

Iluni UI: Reklamasi Bertentangan Dengan Poros Maritim Jokowi

MINGGU, 17 APRIL 2016 | 20:35 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak reklamasi Teluk Jakarta. Rusaknya budaya maritim salah satu alasan penolakan Iluni UI.

"Sekarang reklamasi ini untuk siapa, untuk korporasi atau masyarakat? Kalau untuk masyarakat, masyarakat yang mana? Masyarakat apa? Apakah masyarakat korporasi atau nelayan?" Ketua Umum ILUNI UI Chandra Motik Yusuf  saat ditemui usai aksi penolakan dan penyegelan Pulau G, Teluk Utara Jakarta, oleh nelayan di pelabuhan Muara Angke, Minggu (17/4).

Dia menegaskan reklamasi Teluk Utara Jakarta bertentangan dengan semangat poros maritim Indonesia yang digalakan Presiden Joko Widodo. Tulang punggung dari poros maritim sendiri adalah para nelayan. Mengabaikan kehidupan para nelayan berati menodai misi suci poros maritim.


"Karena yang bekerja d ibidang maritim pun gak sampai 10 persen, dan itu berarti cuma 2 juta dan salah satu pelaku budaya maritim itu adalah nelayan," ujar Candra.

"Nah ini kalau sampai dilakukan reklamasi, otomatis akan mempengaruhi budaya maritim tidak hanya Jakarta, tapi budaya maritim seluruh nusantara," imbuhnya.

Selain itu katanya, reklamasi juga akan memunculkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Reklamasi nyata-nyata mengabaikan nasib nelayan.

"Kalau memang untuk korporasi berarti berpihak kepada korporasi," singgungnya.

Siang tadi ribuan tradisional di pantai utara Jakarta menggelar aksi penolakan dan penyegelan di Pulau G yang merupakan salah satu pulau reklamasi garapan PT Muara Wasesa Samudera, yang juga merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land (APLN).

Nelayan mengecam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi apabila Pemprov DKI melanjutkan proyek reklamasi.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya