Berita

harry azhar azis/net

Ada Upaya Sudutkan Ketua BPK Lewat Panama Papers

JUMAT, 15 APRIL 2016 | 06:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, ada upaya  menyudutkan Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz dengan mengaitkannya dalam kasus Panama Papers.

Demikian disampaikan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh. Poempida mengenal Harry Azhar Azis secara pribadi selama lebih dari 16 tahun. Selama ini, Harry juga dikenal sudah banyak memberikan sumbangsih yang sangat pro kepada kesejahteraan rakyat di perekonomian nasional.

"Beliau pun sudah saya minta klarifikasinya berkaitan dengan hal tersebut, dan Beliau menjelaskan telah menjual paper company tersebut, yang disebut di Panama Papers, sebesar 1 HKD. Dan ini sudah dilaporkan pada Dirjen Pajak," jelas Poempida, Kamis (14/4).


Dia melanjutnya, secara pribadi menilai dalam kasus Panama Papers ini, bersifat unik dari orang per orang dan dari perusahaan per perusahaan sampai mereka masuk dalam daftar tersebut. Artinya tidak dapat dibuat suatu kesimpulan general yang empiris bahwa itu semua bermotif tidak baik.

"Dengan demikian saya melihat dorongan banyak pihak yang mengdiskreditkan seorang Harry Azhar Azis adalah sesuatu yang tendensius dan sarat dengan muatan politis," kata Poempida, yang juga Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat itu.

Maka itu, seyogianya sebagai warga negara yang baik, Poempida mengimbau semua pihak berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah sesuai dengan konteks hukum. Biarlah kemudian proses scrutiny dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk membuka basis kebenaran dalam fakta tersebut.

"Perlu saya ingatkan kepada semua pihak bahwa suatu spekulasi yang bertendensi menyebarkan kebencian pun akan mempunyai dampak hukum bagi si pelaku," tandasnya.

Soal keberadaan nama Harry Azhar Azis di Panama Papers sampai membuat sang Ketua BPK mengklarifikasi langsung kepada Presiden RI Joko Widodo. Seskab Pramono Anung mengakui klarifikasi itu dilakukan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, di Jakarta. [ysa]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya