Berita

harry azhar azis/net

Ada Upaya Sudutkan Ketua BPK Lewat Panama Papers

JUMAT, 15 APRIL 2016 | 06:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, ada upaya  menyudutkan Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz dengan mengaitkannya dalam kasus Panama Papers.

Demikian disampaikan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh. Poempida mengenal Harry Azhar Azis secara pribadi selama lebih dari 16 tahun. Selama ini, Harry juga dikenal sudah banyak memberikan sumbangsih yang sangat pro kepada kesejahteraan rakyat di perekonomian nasional.

"Beliau pun sudah saya minta klarifikasinya berkaitan dengan hal tersebut, dan Beliau menjelaskan telah menjual paper company tersebut, yang disebut di Panama Papers, sebesar 1 HKD. Dan ini sudah dilaporkan pada Dirjen Pajak," jelas Poempida, Kamis (14/4).


Dia melanjutnya, secara pribadi menilai dalam kasus Panama Papers ini, bersifat unik dari orang per orang dan dari perusahaan per perusahaan sampai mereka masuk dalam daftar tersebut. Artinya tidak dapat dibuat suatu kesimpulan general yang empiris bahwa itu semua bermotif tidak baik.

"Dengan demikian saya melihat dorongan banyak pihak yang mengdiskreditkan seorang Harry Azhar Azis adalah sesuatu yang tendensius dan sarat dengan muatan politis," kata Poempida, yang juga Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat itu.

Maka itu, seyogianya sebagai warga negara yang baik, Poempida mengimbau semua pihak berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah sesuai dengan konteks hukum. Biarlah kemudian proses scrutiny dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk membuka basis kebenaran dalam fakta tersebut.

"Perlu saya ingatkan kepada semua pihak bahwa suatu spekulasi yang bertendensi menyebarkan kebencian pun akan mempunyai dampak hukum bagi si pelaku," tandasnya.

Soal keberadaan nama Harry Azhar Azis di Panama Papers sampai membuat sang Ketua BPK mengklarifikasi langsung kepada Presiden RI Joko Widodo. Seskab Pramono Anung mengakui klarifikasi itu dilakukan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, di Jakarta. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya