. Lima pimpinan MPR, Zulkifli Hasan (ketua), dan empat wakilnya, Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta mengadakan Rapat Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/4).
Pertemuan berlangsung sangat akrab. Dalam kesempatan tersebut Pimpinan MPR yang diwakili Zulkifli Hasan menyampaikan beberapa hal penting terkait MPR kepada Presiden Jokowi, yakni, pertama disampaikan bahwa MPR adalah rumah rakyat. Karena MPR adalah rumah rakyat, maka rakyat bebas menyampaikan aspirasinya kepada MPR.
Berbagai aspirasi dan masukan datang ke MPR antara lain yang mengemuka adalah soal UUD 1945. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan UUD dikembalikan seperti aslinya yakni UUD 1945. Di sisi lain ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa UUD pasca amandemen sudah bagus tidak perlu diubah lagi.
Dari kedua pendapat itu, kata Zulkifli, ada pendapat tengah yang ternyata banyak mendapat persetujuan yakni bahwa bangsa ini perlu sebuah haluan negara. Sebab, setelah 18 tahun reformasi ini berjalan, banyak kemajuan tapi banyak pula yang perlu disempurnakan.
"Kami utarakan kepada Bapak Presdien bahwa untuk memunculkan haluan negara harus ada amandemen UUD dan itu harus dikaji dan dilakulan dengan sangat hati-hati sekali. Untuk itu selain melakukan kajian mendalam di MPR sendiri, kami juga melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat seperti pakar tatanegara, para kepala daerah, akademisi kampus dan masyarakat," ujar Zulkifki dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Jokowi, seperti dalam rilis Humas MPR.
Kedua, lanjut Zulkifli, Pimpinan MPR menyampaikan soal wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan cinta Tanah Air. Jelas dia, pasca reformasi bergulir ada yang hilang dari bangsa ini yakni roh kebangsaan. Banyak generasi muda yang tidak paham Pancasila dan lambang-lambang negara.
"Kami sampaikan itulah pentingnya sosialisasi pemahaman Pancasila yang kami gelar dengan nama Sosialisasi Empat Pilar MPR. Namun sosialisasi ini butuh kerjasama aktif dan kiprah aktif seluruh elemen bangsa sehingga sosialisasi empat konsesus dasar itu bisa massif dilakukan ke seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Yang terakhir, lanjut Zulkifli, Pimpinan MPR menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri agenda-agenda MPR yakni Sidang Tahunan di bulan Agustus 2016. Agenda MPR yang lain yakni Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni yang akan digelar di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Agenda terakhir adalah Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus nanti. Di sana, Presiden Jokowi dijadwalkan akan membawakan pidato kebangsaan.
"Kami bersyukur dan gembira Bapak Presiden menyatakan kesediaannya untuk memenuhi dan menghadiri agenda-agenda MPR di tahun ini," tukas Zulkifli.
[rus]
