Berita

ahok/net

Ahok Ngotot Mau Lanjutkan Reklamasi

KAMIS, 14 APRIL 2016 | 11:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah bertemu dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait pembahasan kajian analisa dampak lingkungan (Amdal) pembangunan pulau-pulau di Pantai Utara Jakarta.

Ahok mengatakan tidak ada masalah dengan pihak LHK terkait pembangunan tersebut. Bahkan, lanjut Ahok, LHK sudah membantu mengumpulkan data-data kajian untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan.

"Jadi sebetulnya soal reklamasi ini tidak ada yang menentang reklamasi sebenernya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).


Pasalnya, orang nomor satu DKI Jakarta itu menilai dengan adanya pembangunan pulau-pulau tersebut merupakan langkah tebaik untuk demografi Indonesia terutama Jakarta.

"Malahan ada analisa dunia 40 tahun ke depan kalau gak mau lakukan reklamasi akan kelaparan, karena penduduk bertambah banyak lahan tidak cukup," ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurutnya kondisi sumber daya alam Indonesia sangat memungkinkan untuk pembuatan pulau-pulau baru, lantaran geografi Indonesia tidak berada dilempeng samudera.

"Tapi lempeng benua makanya cetek. Kamu masih ingetkan yang Air Asia jatuh pun hanya 30 meter, yang namanya lempeng samudra ini bisa ratusan meter ini, itu untungnya kita. Berarti kita reklamasi ini bagus," pungkasnya.

Sehingga, dia menegaskan akan tetap meneruskan reklamasi selama itu tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Reklamasi yang penting jangan rusak lingkungan dan adil jangan membebankan rakyat dan negara," imbuhnya. [ysa]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya