. Pemerintah diminta untuk menjaga stabilitas harga pangan jelang Bulan Ramadhan (puasa) dan Hari Raya Idul Fitri (lebaran) tahun 2016. Pasalnya, persoalan pangan menjelang dua momen tersebut tidak kunjung mendapat perbaikan. Sehingga, berdampak pada gejolak sosial di masyarakat.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (14/4).
"Masalah harga pangan yang tidak stabil dan ketersediaan stok yang tidak merata di seluruh provinsi Indonesia, dapat berakibat gejolak dan keresahan di masyarakat. Sumber masalah ini terjadi sebagian besar pada proses distribusi pangan yang kurang baik," politikus PKS ini.
Akmal percaya bahwa Kementerian Pertanian dapat memastikan kecukupan stok bahan pangan pokok untuk menjaga stabilisasi harga.
"Namun, peran Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian pun sangat besar pada jaminan stabilisasi harga pangan ini," tambah Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini.
Menurut Akmal, peran-peran lembaga tinggi negara tersebut dapat berfungsi dalam distribusi pangan selama puasa dan lebaran. Misalnya, mencegah beredarnya makanan yang tidak layak, memberantas penimbunan oleh spekulan, menambah kelancaran armada pengangkut pangan, memberantas pungli, dan menjaga agar stok serta harga yang tidak terlalu tinggi.
"Selain lembaga tinggi negara yang sangat berperan dalam pengendalian harga dan stok pangan, peran pemerintah daerah juga sangat vital. Oleh sebab itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah mesti meningkatkan pengawasan sehingga kewaspadaan di tiap-tiap daerah selalu terjaga," jelasnya.
Sebelumnya, di tahun 2015, Akmal pernah mengingatkan hal yang sama kepada pemerintah. Namun, menurut Akmal, tetap saja saat puasa dan lebaran, harga sulit terkendali, dimana kenaikan sudah di atas 30 persen, melebihi batas ekstrim.
"Semoga tahun 2016 ini pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan pangan pada saat puasa dan lebaran," tukasnya.
[rus]
